Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana menyatakan bakal mengikuti proses hukum setelah ia dilaporkan ke polisi karena mengunggah informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum (pemilu). Denny mengatakan, proses hukum itu bakal ia jalani asalkan tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat, seperti yang menurut dia dialami oleh aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Namun, apabila proses hukum ini bertujuan membungkam kebebasan berpendapat, Denny menyatakan bakal melawannya.
Guru besar hukum tata negara ini menegaskan, sikapnya mengungkap dugaan MK bakal menerbitkan putusan yang mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup itu merupakan bentuk pengawasan terhadap MK. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya koreksi yang bisa dilakukan setelah MK membacakan putusannya. Padahal, menurut Denny, putusan mengenai sistem pemilu merupakan isu yang krusial karena bakal berdampak pada kadar suara rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen. Oleh sebab itul, ia mengungkap, informasi bahwa MK kemungkinan memutus sistem proporsional tertutup supaya publik mencermati dan mengkritisi putusan yang akan dikeluarkan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Denny Indrayana dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait informasi yang disebarkannya mengenai putusan MK terkait sistem pemilu. Laporan tersebut teregister dalam Laporan Polisi (LP) bernomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 31 Mei 2023. Pelapor kasus ini berinisial AWW.
