Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla meyakini keseimbangan demokrasi akan tetap terjaga di era pemerintahan baru. Dia meyakini itu meski presiden terpilih Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak dan sebisa mungkin meniadakan oposisi. Meski nantinya pemerintahan baru tak memiliki oposisi, kata JK, sapaan karib Jusuf Kalla, demokrasi akan tetap berdiri tegak. Itu karena nantinya pemerintah diyakini akan menjaga keseimbangan dari dalam.
Sementara itu, Menteri Perdagangan periode 2004-2011 Mari Elka Pangestu menilai, pemerintahan baru mesti memiliki menteri yang memahami pentingnya koordinasi, utamanya pada bidang perekonomian. Sebab, masalah perekonomian kerap kali merupakan isu lintas sektor. Karenanya kekuataan untuk melakukan koordinasi dan mencerna isu secara menyeluruh menjadi poin penting bagi sosok menteri di bidang perekonomian dalam pemerintahan baru. “Karena banyak isu yang kita hadapi itu lintas sektor. Misal, harga pangan naik, itu pasti ada isu logistik, produksi, isu perlu impor atau tidak,” kata dia kepada Media Indonesia. Hal lain yang tak kalah penting, menurut Mari, ialah terkait dengan data. Secara umum berbagai kebijakan yang akan diambil harus didasarkan pada data yang akurat dan tepat. Tujuannya agar regulasi yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kondisi yang ada nantinya.
Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai sinergi dan kolaborasi yang kuat merupakan hal penting bagi pemerintahan baru. Itu menurutnya dapat menjadi modal tatkala Indonesia kembali diterpa guncangan eksternal maupun domestik.
