Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan langkah-langkah sistemik untuk mencegah korupsi di lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung (MA). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan setidaknya terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan agar kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat Sudrajad Dimyati tidak terulang di masa mendatang. Salah satunya, kata Firli Bahuri, pemetaan atau mapping SDM dan rotasi pegawai. Firli juga menyarankan untuk dilakukannya eksaminasi putusan. Eksaminasi atau pengujian atau pemeriksaan putusan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal untuk menilai pertimbangan putusan hakim. Eksaminasi lebih dimaksudkan sebagai salah satu upaya kontrol dan bukan untuk mengintervensi independensi hakim agung. Sedangkan keterbukaan publik dan perekaman pelaksanaan sidang bertujuan untuk mewujudkan proses persidangan yang lebih transparan.
Terkait dengan mapping SDM dan rotasi pegawai, Firli mengatakan, langkah tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan dalam organisasi serta memperbaiki budaya kerja di MA. Firli meyakini manajemen SDM yang baik akan mengurangi potensi korupsi yang melibatkan pihak tertentu yang merasa punya pengaruh dalam organisasi.
