Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mayoritas masyarakat menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Kabinet Merah Putih, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini diungkap oleh survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) bertajuk Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika Sosial dan Politik Nasional yang berlangsung sejak 5-10 Januari 2025.
Meskipun demikian, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% mendapat tanggapan negatif dari sebagian besar masyarakat yang menganggapnya belum relevan dengan kondisi saat ini. Kementerian Sosial, di bawah Saifullah Yusuf, menjadi lembaga yang paling diapresiasi publik atas kinerjanya, diikuti oleh Kementerian Agama dan Kementerian PAN-RB. Penilaian positif ini didasarkan pada faktor komunikasi, integritas, dan kepemimpinan yang menonjol. Publik juga memuji program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan distribusi cadangan pangan, yang dinilai telah dikelola secara akurat dan tepat sasaran.
Di sektor ekonomi, mayoritas responden menilai kebijakan pemerintah telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% masih diperdebatkan karena dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat secara luas. Dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, sebagian besar publik merasa pemerintah cukup optimal dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragama. Namun, perlindungan terhadap hak-hak demokrasi, seperti kebebasan berserikat dan berpendapat, masih dianggap kurang memadai oleh sebagian masyarakat, sehingga menjadi tantangan yang perlu diperbaiki ke depannya.
