Sebanyak 20 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Aspek Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025. Lokasi aksi dipusatkan di Istana Negara, Jakarta Pusat dan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi digelar sebagai tindak lanjut atas penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Mereka tidak puas dengan angka UMP yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda).
Presiden FSP Aspek Indonesia, Abdul Gofur, menyampaikan para buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan para kepala daerah agar merevisi nilai upah minimum sesuai dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dia mengatakan, kebijakan upah yang diambil pemerintah saat ini mengorbankan daya beli masyarakat kecil. Gofur menyoroti, adanya ketimpangan yang tidak masuk akal antara upah di Jakarta dengan daerah penyangga yang justru lebih besar.
Gofur menyebut, sebagai pusat ekonomi nasional dengan biaya hidup tertinggi, sangat memprihatinkan jika buruh di Jakarta dihargai lebih rendah daripada wilayah sekitarnya. Dia juga menyoroti, kenaikan sebesar 6,17 persen yang ditetapkan saat ini telah habis tergerus oleh laju inflasi dan kenaikan harga barang pokok. Hal itu memaksa buruh berada dalam kondisi bertahan hidup (survival mode) alih-alih mencapai kesejahteraan.