Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal berkomitmen memperluas jaminan produk halal selain makanan dan minuman. Untuk itu, BPJPH meminta tambahan anggaran 2026 sebesar Rp2,1 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR membahas program kerja dan anggaran 2026. Haekal menyebut, pagu indikatif BPJPH tahun anggaran 2026 yang didapat hanya Rp216 miliar.
Haikal menyatakan, tambahan anggaran diperlukan untuk meningkatkan keamanan atau kepastian halal bagi sejumlah produk selain makanan dan minuman. Seperti obat-obatan, suplemen kesehatan, produk kimiawi dan rekayasa genetika, produk kosmetik hingga tekstil. Haikal menambahkan, dari 66 juta total pengusaha yang tercatat, bidang kuliner hanya 20 persen. Sementara sisanya produk bidang lainnya yang menurutnya perlu menjadi perhatian untuk memenuhi syarat sertifikat halal.
