Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku siap mendukung program Presiden-Wapres terpilih 2025-2029 Prabowo-Gibran untuk membangun 3 juta rumah di setiap tahunnya. Program itu disebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman menyampaikan, pemerintah selalu berupaya untuk mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi backlog perumahan.
Data Susenas 2023 menunjukkan, backlog kepemilikan rumah secara nasional mencapai sebanyak 9,9 juta rumah tangga, dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada periode yang sama mencapai hingga 26,9 juta rumah tangga. Backlog tersebut tersebar di 98 wilayah perkotaan dan 416 wilayah pedesaan (pesisir dan non-pesisir).
Doddy menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi kebutuhan perumahan, di antaranya kendala pada sisi perencanaan berupa keterbatasan lahan. Kondisi keterbatasan lahan membuat harga semakin tinggi, khususnya di daerah perkotaan serta lokasi perumahan yang jauh dari area aktivitas kegiatan sehingga menambah waktu tempuh. Sedangkan tantangan dari sisi konstruksi, diantaranya harga bahan bangunan yang tinggi disebabkan oleh kurangnya produksi masal dan masih terbatasnya ketersediaan rumah layak huni yang berwawasan lingkungan untuk mendukung inisiatif hijau.
