Kemenko Polhukam di bawah kepemimpinan Budi Gunawan (BG) membentuk Satgas Terpadu untuk menangani ormas terafiliasi premanisme yang mengganggu pelaku usaha. Satgas langsung bergerak ke daerah-daerah strategis, dimulai dari Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat investasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyebut bahwa langkah ini untuk menilai kesiapan daerah dalam menghadapi ormas bermasalah. Pemerintah daerah diminta tidak ragu menindak jika ditemukan pelanggaran hukum oleh ormas. Di Kaltim, meskipun ada aktivitas dari beberapa ormas, dampaknya belum signifikan terhadap iklim investasi.
Menurut laporan Polda setempat, gangguan dari ormas masih bisa dikendalikan, dan secara umum situasi keamanan di Kaltim tergolong kondusif. Meski demikian, satu-dua kelompok ormas masih meresahkan dan sempat bersinggungan dengan aparat. Penanganan terhadap mereka tetap dilakukan secara tegas dan terukur. Setelah Kaltim, Satgas melanjutkan monitoring ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan iklim usaha tetap aman dan stabil di seluruh wilayah investasi utama.
Deputi Kominfo Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberantas premanisme. Ia menyoroti potensi nyata gangguan terhadap ketertiban umum dan investasi bila ormas-ormas bermasalah dibiarkan. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Asep Jenal Ahmadi, menambahkan bahwa negara menjamin penindakan terhadap premanisme, khususnya di Jawa Tengah. Di wilayah tersebut, kondisi keamanan dinilai masih kondusif. Adapun di Jawa Timur, pemberantasan terhadap ormas bermasalah dinilai telah berjalan dengan baik dan cepat.
