Beda Sikap DPR, DPD, BKN, dan Menteri PAN RB soal Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Widyantini Rini mengatakan penyesuaian pengangkatan CPNS itu bukan penundaan, melainkan upaya agar seluruh CPNS dapat diangkat secara bersamaan. Ia menyebut beberapa instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CPNS, termasuk penyesuaian formasi, jabatan, dan penempatannya.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dilakukan karena ada 207 instansi yang mengajukan permohonan penundaan, pengunduran, maupun perpanjangan penetapan nomor induk pegawai (NIP). Selain itu, kata dia, penyesuaian jadwal ini dilakukan untuk pengoptimalan keterisian formasi. Dia menyebutkan formasi CASN Tahun Anggaran 2024 hanya terisi 72,69 persen, sedangkan calon PPPK 2024 baru terisi 67,3 persen dan kini masih berlangsung tes PPPK tahap kedua. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhdi mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan CPNS dan PPPK. Menurut dia, berbagai alasan yang disampaikan BKN dan Kemenpan RB sulit dipahami dan diterima. Kemudian Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pengangkatan CPNS maupun PPPK tidak harus dilakukan secara serentak. Menurut dia, pengangkatan bisa dilakukan secara bertahap, khususnya untuk daerah atau instansi yang sudah siap.

Search