Dugaan adanya permainan dalam distribusi beras mencuat setelah ditemukan anomali data dari Food Station Tjipinang Jaya, yang mencatatkan distribusi hingga 11.410 ton dalam satu hari, jauh di atas rata-rata harian yang biasanya hanya 1.400–2.500 ton. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan harga beras di penggilingan sedikit menurun, tetapi harga di tingkat grosir dan konsumen justru mengalami kenaikan. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa pihak perantara telah memainkan harga meskipun stok beras terpantau melimpah, mencapai 50.000 ton pada awal tahun di Pasar Induk Cipinang. Menteri Pertanian menyoroti kemungkinan praktik manipulasi data dengan tujuan membuka peluang impor, serta menyebut potensi pencampuran beras lokal dengan beras program pemerintah sebagai modus mempermainkan harga. BPS mengatakan harga rata-rata beras di tingkat penggilingan turun Mei 2025, di mana dapat diartikan ada middle man yang mempermainkan. Inilah terkadang disebut mafia.
Satgas Pangan Polri mengonfirmasi bahwa penyelidikan tengah dilakukan untuk menelusuri ke mana beras dalam jumlah besar tersebut didistribusikan, sebab pihak-pihak terkait belum mampu menjelaskan keberadaan barang secara transparan. Penelusuran ini dilakukan menyusul temuan bahwa permintaan importasi beras dari pedagang muncul bersamaan dengan lonjakan distribusi misterius tersebut, sehingga menguatkan indikasi manipulasi data. Selain dianggap telah menghambat kebijakan berbasis data, tindakan ini juga berpotensi dijerat dengan pasal manipulasi data dalam Undang-Undang Perdagangan, serta tindak pidana lain seperti penggelapan dan korupsi. Penekanan diberikan pada pentingnya akurasi data resmi, karena informasi tersebut digunakan untuk menetapkan arah kebijakan nasional, terutama dalam pengelolaan stok dan impor pangan. Ancamannya, (berdasarkan Undang-Undang Perdagangan pasal) 108 itu memanipulasi data, empat tahun penjara dan Rp 10 miliar.
