Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada investor swasta untuk pembangunan rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (asn) di IKN. Ia menilai salah satu kendalanya adalah skema kerja sama dan badan usaha (KPBU) yang biayanya dinilai terlalu mahal. Karenanya, Basuki membahas lebih lanjut terkait skema pembangunan rusun ASN di IKN dengan skema KPBU bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Sebenarnya, menurut Basuki, banyak pengembang perumahan ataupun investor yang berminat untuk membangun Rusun ASN di IKN dengan skema KPBU. Terlebih, proyek itu dijamin pemerintah. Namun, ongkos proyeknya terlalu mahal. “Kalau (rusun ASN) itu jadi rumah dinas itu terlalu mahal menurut saya. Ini yang saya bicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kalau beliau ibu Menteri Keuangan tidak mau, ya sudah tapi saya harus memberikan informasi kepada Menkeu. Kalau KPBU-nya, untuk perumahan menurut saya terlalu mahal. Menurut saya cost of money atau biaya dananya terlalu mahal,” ujarnya.
Basuki mencontohkan, penggantian Jembatan Callender Hamilton melalui skema KPBU dengan 37 jembatan yang sudah selesai investasinya sekitar Rp600 miliar. Kendati demikian, Kementerian PUPR mengembalikan selama 15 tahun bisa sampai Rp1,5 triliun. “Jadi kita masih hitung betul, mendingan loan (pinjaman). Kalau dengan loan masih lebih kecil bunganya 1 persen paling,” katanya pula.
