Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan akan mengevaluasi kebijakan impor sampah untuk bahan baku daur ulang. Hanif, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih, menegaskan bahwa pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) di tingkat regional juga akan menjadi prioritas. Dia menyebutkan pentingnya langkah strategis untuk menghentikan impor sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah di dalam negeri.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia menghasilkan sekitar 38,2 juta ton sampah pada 2023, dengan 38,21 persen yang belum terkelola. Hanif berkomitmen untuk mempercepat penanganan TPA regional serta mengedepankan penerapan ekonomi hijau guna mengurangi timbulan sampah yang berakhir di TPA sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup.
Selain itu, Hanif juga menyoroti pentingnya pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan net zero emission (NZE), penurunan jejak karbon, dan penggunaan teknologi bioplastik. Ia menambahkan bahwa salah satu prioritas 100 harinya sebagai Menteri LH adalah menyelesaikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk periode 2025-2055, yang akan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan strategis pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
