Kinerja pemerintah di bidang hukum masih tergolong paling rendah dibandingkan bidang lainnya, meskipun trennya meningkat. Masih banyak ruang bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanannya di bidang ini, terutama dalam kerja terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum serta dalam menjamin perlakuan yang sama di mata hukum bagi setiap warga.
Tren positif penegakan hukum di Indonesia ini tercermin dari hasil survei periodik Litbang Kompas. Ada peningkatan signifikan dari pengukuran Oktober 2021 dengan capaian sekitar 60 persen menjadi nyaris 66 persen di Januari 2022. Angka ini pun menjadi yang tertinggi dalam lima pengukuran terakhir semenjak Agustus 2020.
Di sisi lain, meskipun secara umum tingkat kepuasan memiliki tren positif, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah di bidang penegakan hukum. Dalam hal ini, terdapat dua elemen penilaian yang paling sedikit mendapat apresiasi. Soal pertama ialah tentang pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Meski sudah naik sebesar 3 persen, pemberantasan suap ini memiliki tingkat kepuasan paling rendah di 51 persen dibandingkan dengan aspek lainnya. Soal menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum. Tingkat kepuasan di aspek ini menjadi nomor dua terendah dibandingkan yang lainnya dengan angka kepuasan di kisaran 62 persen.
