Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo menilai perlu tambahan anggaran belanja sebesar Rp 300 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan misi Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, Drajad menyebut ekonomi tahun depan perlu digenjot agar tumbuh 5,8 – 5,9 persen. APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp 3.621,3 triliun. Namun, kata Drajad, pendapatan negara pada tahun depan akan banyak digunakan untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga utang.
Dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada tahun depan tercatat sebesar Rp 800,3 triliun, sementara bunga utang yang perlu dibayar sebesar Rp 552,9 triliun. Artinya, sekitar Rp 1.353,2 triliun dari APBN akan digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Nilai itu setara dengan 45 persen dari pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun. Mengingat kondisi itu, Drajad berpendapat urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi lebih tinggi.
BPN nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur. Dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, defisit Rp 616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp 63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp 616,2 triliun. Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun. Sementara belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp 1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 919,87 triliun.
