Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Ciptaker) yang RUU-nya telah disetujui DPR menjadi undang-undang dapat memberi manfaat dalam membuka lapangan pekerjaan. Rahmad menilai UU Penetapan Perpu Ciptaker melingkupi banyak isu, di antaranya mencakup investasi yang berkait dengan kluster tenaga kerja.
Selain untuk para pencari kerja, lanjut dia, keberadaan UU Penetapan Perpu Ciptaker juga mempermudah usaha kecil dan menengah (UKM) terkait dengan perizinan sertifikasi halal, lalu fasilitas fiskal untuk industri tertentu. Namun, dia tidak menampik apabila sebuah keputusan belum tentu menyenangkan semua pihak, begitu pula dengan persetujuan RUU Penetapan Perpu Ciptaker menjadi UU oleh parlemen.
Untuk itu, dia menghormati apabila ada pihak yang ingin menempuh jalur konstitusi atas UU Penetapan Perpu Ciptaker dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Rahmad pun mengingatkan bahwa apa pun yang menjadi putusan MK atas gugatan uji materi nantinya harus dihormati pula.
