Sederet ekonom menanggapi rencana pemerintah yang terus membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meski ada ancaman resesi global 2023 di depan. Mereka sebagian besar meminta agar pemerintah tak buru-buru soal pembangunan ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri meminta pemerintah tak buru-buru membangun ibu kota baru dan menyarankan agar lebih fokus pada instabilitas sosial. Faisal memprediksi akibat inflasi dan lemahnya nilai tukar pembayaran hutang bisa melonjak lebih dari 20 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat. Selain itu climate change yang semakin gila-gilaan bisa mempengaruhi harga pangan, bahkan setiap negara sudah mulai mengurangi ekspornya dan menambah pasokan cadangan. Dunia usaha sendiri belum pulih dan akibatnya penerimaan pajak masih rendah sementara pengeluaran naik terus.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai permasalahan IKN terletak pada sisi pembiayaan yang terbatas. Menurutnya, kondisi resesi global hanya akan memperburuk dari sisi potensi pendanaan proyek IKN. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad juga mengkhawatirkan hal yang sama. Menurut dia biaya proyek IKN Nusantara akan semakin besar seiring situasi inflasi dan pelemahan rupiah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menyarankan pemerintah tak terburu-buru membangun IKN, termasuk menawarkannya kepada para investor. Bhima menyarankan agar pemerintah lebih dulu memperbaiki fundamental daya saing industri dalam negeri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
