Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan. Ia mengatakan rencana itu masih dalam pembahasan. Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan penyesuaian penyaluran subsidi tarif tiket KRL memang perlu dilakukan. Pasalnya, untuk APBN 2025, alokasi anggaran yang tersedia memang banyak yang mengalami penurunan.
Adita mengatakan meski skema subsidi tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025, belum tentu kebijakan itu diterapkan tahun depan. Ia mengatakan rencana tersebut masih perlu pembahasan dan melihat respons para stakeholders. Adita pun menegaskan pemerintah belum berencana untuk menaikkan tarif KRL.
Rencana perubahan penyaluran subsidi tiket KRL dengan berbasis NIK mengemuka belakangan ini. Rencana bahkan sudah tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025. Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2025 ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
