Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang dimutakhirkan pada 2022 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat 97.563 keluarga berisiko stunting di Provinsi Maluku. Jumlah keluarga berisiko stunting itu tersebar di 1.235 desa/kelurahan, 118 kecamatan dan 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Deputi KBKR BKKBN RI dr. Eni Gustina, mengatakan upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan bersinergi dengan cara bekerjasama dengan semua pihak. Untuk mewujudkannya, BKKBN membutuhkan TNI untuk berkolaborasi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
TNI dan jajarannya seperti Babinsa dan Kowad dapat melakukan pendampingan keluarga dan edukasi ke masyarakat tentang pemberian makanan yang mengandung protein hewani seperti contoh pemberian ikan karena Maluku kaya akan ikan, atau minimal telur dua butir per hari. Menurut Eni, intervensi bukan hanya lewat makanan tapi edukasi perilaku orang tuanya memberikan makan kepada anaknya 3 kali sehari dalam hal pemenuhan gizi anak.
