Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan sistem proporsional tertutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan digelar pada Kamis, 15 Juni 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono, Senin (12/6). Pembacaan putusan tentang sistem pemilihan umum tersebut akan dilakukan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Sembilan hakim konstitusi akan hadir dalam pembacaan putusan tersebut.
Fajar menjelaskan ketentuan itu berlaku untuk putusan apapun. Dengan adanya ketentuan itu, maka tidak mungkin lembaganya secara tiba-tiba membacakan putusan tanpa pemberitahuan. Apabila masyarakat ingin mengetahui agenda pembacaan putusan terkait sistem pemilihan umum itu, maka bisa dilihat di situs resmi MK. “Sesuai ketentuan hukum acara, sidang itu diberitahukan dulu kepada para pihaknya itu 3 hari sebelum sidang,” ucapnya. Fajar mengakui bahwa proses penyelesaian perkara 114/PUU-XX/2022 ini berlangsung lama. Akan tetapi, bukan berarti MK yang melakukan penundaan. Menurutnya, panjang pendeknya penyelesaian suatu perkara tidak hanya bergantung pada MK, melainkan juga pada para pihaknya. “Para pihak yang 14 itu kan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan. Jadi butuh waktu yang lama karena itu. Lama bukan dalam konteks MK menunda atau memperlambat proses penyelesaian tapi karena memang kebutuhan dan dinamika perkara itu,” ungkap Fajar.
Putusan MK soal sistem pemilu berpolemik setelah muncul pernyataan Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi akan kembali memutuskan pemilu ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan tersebut, kata Denny, diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK. “Informasinya putusan MK kembali ke proporsional tertutup. Putusan 6:3, tiga dissenting opinion,” ungkap Denny, Minggu (28/5/2023). Gugatan sistem pemilu bernomor 114/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono
