BPJS Ketenagakerjaan memprediksi sebanyak 280 ribu buruh di Indonesia akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Prediksi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR. Data Kemnaker menunjukkan sebanyak 77.960 pekerja terkena PHK sepanjang 2024, sementara hingga April 2025, jumlahnya telah mencapai 24.360 orang. Zuhri menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan mengkaji dampak PHK massal terhadap strategi keuangan, investasi, dan kepesertaan. Kasus PHK besar seperti di PT Sritex dan PT Danbi International dijadikan pembelajaran untuk perbaikan layanan dan antisipasi.
Kasus PHK di PT Sritex menyumbang 9.893 klaim dengan total nilai Rp223,9 miliar, sedangkan PT Danbi mencapai 2.077 klaim senilai Rp44 miliar. Sepanjang Januari hingga 23 April 2025, tiga wilayah dengan korban PHK terbanyak adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Kementerian Ketenagakerjaan mengidentifikasi 25 penyebab PHK tahun ini, dengan tujuh faktor utama yang menjadi sorotan pemerintah. Di antaranya adalah kerugian akibat penurunan pasar, relokasi perusahaan, efisiensi, serta transformasi bisnis. Juga termasuk tindakan balasan atas mogok kerja, perselisihan hubungan industrial, dan kepailitan perusahaan.
