Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas membantah anggapan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Polri dilakukan untuk memuluskan kepentingan politik kekuasaan. Menurutnya, regulasi tersebut justru merupakan bagian dari upaya reformasi institusi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik. Substansi UU Polri tidak hanya mengatur soal kewenangan institusi kepolisian...