Newsflow

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyatakan tidak bisa menindaklanjuti laporan dugaan transaksi mencurigakan terkait aliran dana kampanye dinilai tidak tegas dan terkesan saling melempar tanggung jawab. Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur...
PPATK menyebut transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024 disinyalir bersumber, antara lain, dari kejahatan di bidang pertambangan, lingkungan hidup, dan judi. Temuan PPATK kini telah diterima Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga antirasuah itu tengah mendalaminya sebelum menindaklanjuti lebih jauh. Koordinator Humas PPATK M Natsir Kongah menyampaikan,...
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan pihaknya menerima surat berisi laporan transaksi mencurigakan dari PPATK (17/12/2023). Bawaslu masih mendalami data transaksi yang diberikan PPATK. Hasil analisis Bawaslu akan segera disampaikan ke publik pekan ini. Pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan,...
Bawaslu menyatakan sudah menerima informasi terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan dalam jumlah besar, yang diduga digunakan untuk keperluan kampanye pada Pemilu 2024. Anggota Bawaslu, Lolly Suhenti, mengatakan, mereka masih menelaah temuan PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan yang...
Search