RUU KUHP Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

5 Desember 2022
Andhi Ilham
RUU KUHP
Kompas.com

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa upaya DPR RI mempercepat pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan upaya untuk mencegah preseden pada 2019 terulang. Pada 2019, pengesahan RKUHP yang sudah di depan mata akhirnya ditunda karena masifnya gelombang unjuk rasa dari...

Selengkapnya

Komisi III DPR Diminta Tak Buru-buru Sahkan RUU KUHP

11 November 2022
Andhi Ilham
RUU KUHP
Berita Satu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Komisi III tak buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal ini mengingat masih ada sejumlah pasal kontroversial dalam RUU KUHP sehingga perlu dibahas kembali secara hati-hati dan cermat. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)...

Selengkapnya

Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Alami Perubahan

10 November 2022
Andhi Ilham
Pasal Penghinaan Presiden, RUU KUHP
Media Indonesia

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiariej, menyebut penjelasan pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November mengalami perubahan. Hal itu dia katakan usai menyerahkan naskah RUU...

Selengkapnya

RUU KUHP, Mahfud Sebut Saatnya Akhiri Debat 59 Tahun

1 September 2022
Andhi Ilham
RUU KUHP
Beritasatu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan sudah saatnya mengakhiri perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah berlangsung selama 59 tahun. Perubahan KUHP diakuinya bukan hal mudah. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Training of...

Selengkapnya

RUU KUHP Wajib Cerminkan Nilai HAM

1 Agustus 2022
Andhi Ilham
RUU KUHP, Wajib Cerminkan Nilai HAM
Republika

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mematuhi aspek HAM. Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan mengatakan terdapat beberapa pengaturan yang berhubungan dengan isu-isu kontroversial, termasuk isu HAM dalam RUU KUHP. “RUU KUHP...

Selengkapnya

Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden Dalam RUU KUHP, Bisa jadi Alat Kekuasaan?

8 Juli 2022
Andhi Ilham
Pasal Penghinaan Presiden, RUU KUHP
Merdeka.com

Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR. Sejumlah pasal siap dibahas untuk diresmikan menjadi KUHP. Pro kontra terus mengikuti selama pembahasan draft RKUHP ini, khususnya pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara, dan...

Selengkapnya

Dua Pasal Dihapus dalam Draft RUU KUHP, Ini Penjelasan Pemerintah

7 Juli 2022
Andhi Ilham
RUU KUHP
Sindonews

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada dua pasal yang dihapus draft terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kedua pasal tersebut adalah, pasal advokat curang dan pasal dokter dan dokter gigi tanpa izin praktik. Menurut Edward,...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Komisi III DPR Diminta Tak Buru-buru Sahkan RUU KUHP

Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Alami Perubahan

RUU KUHP, Mahfud Sebut Saatnya Akhiri Debat 59 Tahun

RUU KUHP Wajib Cerminkan Nilai HAM

Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden Dalam RUU KUHP, Bisa jadi Alat Kekuasaan?

Dua Pasal Dihapus dalam Draft RUU KUHP, Ini Penjelasan Pemerintah

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Komisi III DPR Diminta Tak Buru-buru Sahkan RUU KUHP

Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Alami Perubahan

RUU KUHP, Mahfud Sebut Saatnya Akhiri Debat 59 Tahun

RUU KUHP Wajib Cerminkan Nilai HAM

Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden Dalam RUU KUHP, Bisa jadi Alat Kekuasaan?

Dua Pasal Dihapus dalam Draft RUU KUHP, Ini Penjelasan Pemerintah

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA