Kuat, Potensi Benturan Kepentingan pada Dewan Aglomerasi

• 20 Maret 2024
• Dian Kartika
• RUU DKJ
• Kompas

Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, terdapat klausul soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang dinilai memiliki benturan kepentingan sangat kuat. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, klausul baru itu sama saja dengan klausul yang lama. Sebab, presiden bisa saja...

• Selengkapnya

Kala DPR Isyaratkan Ogah Pindah, Tapi Pemerintah tak Ingin Sendirian di Ibu Kota Nusantara

• 19 Maret 2024
• Rio Jayusman
• RUU DKJ
• Republika

Dalam rapat panitia kerja (panja) rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (RUU) muncul wacana Jakarta ke depannya menjadi ibu kota parlemen atau legislatif. Wacana itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi pada rapat bersama pemerintah di gedung DPR, Senin (18/3/2024). Usulan...

• Selengkapnya

Hanya Dibahas Empat Hari, RUU Daerah Khusus Jakarta Sudah Siap Disahkan

• 19 Maret 2024
• Dian Kartika
• RUU DKJ
• Kompas

Pada Senin (18/3/2024) malam, Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ disetujui disahkan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah. Pengambilan keputusan tingkat pertama RUU DKJ diwarnai penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sementara delapan fraksi lainnya menyetujui...

• Selengkapnya

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

• 19 Maret 2024
• Andhi Ilham
• RUU DKJ
• Kompas

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna DPR. Keputusan itu terjadi dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar di Baleg DPR bersama Pemerintah, Senin (18/3/2024)...

• Selengkapnya

Baleg Ungkap Peluang Perluasan Wilayah Aglomerasi yang Diatur di RUU DKJ

• 15 Maret 2024
• Rio Jayusman
• RUU DKJ
• Kompas

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek menyatakan, terdapat peluang perluasan kawasan aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dalam RUU DKJ, kawasan aglomerasi akan mencakup wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota...

• Selengkapnya

Baleg Ungkap Peluang Perluasan Wilayah Aglomerasi yang Diatur di RUU DKJ

• 15 Maret 2024
• Andhi Ilham
• RUU DKJ
• Kompas

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek menyatakan, terdapat peluang perluasan kawasan aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dalam RUU DKJ, kawasan aglomerasi akan mencakup wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota...

• Selengkapnya

Baleg Belum Sepakat Ihwal Pemilihan Gubernur Jakarta

• 15 Maret 2024
• Dian Kartika
• RUU DKJ
• Kompas

Selama sekitar dua jam rapat Panja RUU DKJ, pada Kamis (14/3/2024), pembahasan lama berkutat soal permasalahan Jakarta sebagai kawasan aglomerasi, mekanisme pemilihan Dewan Kawasan Aglomerasi, hingga batas dan pembagian wilayah Jakarta. Dalam draf RUU inisiatif DPR tersebut, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan...

• Selengkapnya

Mendagri Tepis Isu Pengaturan Kawasan Aglomerasi Jakarta Disiapkan untuk Gibran

• 14 Maret 2024
• Dian Kartika
• RUU DKJ
• Kompas

Dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) salah satunya diusulkan mengatur pembangunan kawasan aglomerasi, yang meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, akan disinkronkan. Pada Pasal 51 RUU DKJ...

• Selengkapnya

RUU DKJ Bakal Dikebut, Baleg DPR Ingatkan Jangan seperti UU Cipta Kerja

• 13 Maret 2024
• Andhi Ilham
• RUU DKJ
• Kompas

Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dari sejumlah fraksi partai politik meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Tanpa partisipasi bermakna, rancangan undang-undang tersebut berisiko digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu,...

• Selengkapnya

RUU DKJ, Ketua Komisi II DPR Bilang Tak Tahu Pengusul Gubernur Ditunjuk Presiden

• 8 Desember 2023
• Andhi Ilham
• RUU DKJ
• Tempo

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengklaim pihaknya tak mengetahui sosok yang mengusulkan gubernur diangkat secara langsung oleh presiden dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Skema itu dimuat dalam Pasal 10 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau...

• Selengkapnya

7 Parpol Menolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Siapa Pengusul Pasalnya?

• 8 Desember 2023
• Dian Kartika
• RUU DKJ
• Kompas

Mayoritas fraksi di DPR menolak usulan gubernur Jakarta ditunjuk presiden, sebagaimana tertuang di dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Mereka juga mengaku tak mengetahui darimana dan dari siapa asal usul ketentuan yang hendak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) rancangan beleid...

• Selengkapnya

Draf RUU DJK, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

• 8 Desember 2023
• Agung Darmawan
• RUU DKJ
• Bisnis Indonesia

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah tidak setuju dengan salah satu isi dari draf rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sebagaimana diketahui, salah satu isi draf tersebut menyebutkan bahwa nantinya gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung oleh presiden. “Pemerintah tidak setuju,”...

• Selengkapnya