Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

Menakar Empat Skenario Pilkada, antara Demokrasi Langsung dan Efisiensi Politik

16 Oktober 2025
Dian Kartika
Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Berita Online

Kelompok masyarakat sipil, ahli kepemiluan, dan akademisi berharap putusan MK segera dilaksanakan. Pasalnya, putusan MK itu berpeluang menghadirkan perbaikan tata kelola pemilu karena selama ini pemilu dibayangi tantangan efisiensi biaya, dominasi oligarki, serta inklusivitas yang rendah bagi perempuan dan kelompok disabilitas. Kepala Departemen Politik...

Selengkapnya

Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Tak Pakai Sistem Omnibus Law

11 Juni 2025
Dian Kartika
Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Kompas

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengungkapkan, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada akan dibahas secara terpisah. Hal tersebut diungkap Ketua Baleg Bob Hasan yang menyebut, revisi UU Pemilu tak akan digabungkan dengan revisi UU...

Selengkapnya

UU Pemilu dan UU Pilkada Didorong Segera Direvisi, PDI-P: Proses Diskusi Bisa Lebih Panjang

30 Januari 2025
Dian Kartika
Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Kompas

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevry Sitorus, mengatakan niat untuk merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada sudah ada karena PDI-P merasa memang perlu banyak perbaikan di kedua UU tersebut (29/1/2025). Menurut Deddy, tahun 2025 merupakan waktu tepat untuk mengawali revisi dua...

Selengkapnya

DPR Diminta Konsisten, Segera Susun Naskah Akademik dan Draf RUU Pemilu dan Pilkada

24 Januari 2025
Dian Kartika
Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Kompas

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus segera dimulai. DPR tidak perlu menunggu pembicaraan dengan pemerintah untuk memulai revisi kedua UU yang telah masuk dalam Prolegnas prioritas 2025 tersebut....

Selengkapnya

CSIS: Ada 4 Isu Krusial Harus Dibahas di Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

22 November 2024
Dian Kartika
Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Kompas

Kepala Departemen Politik dan Perubahan CSIS Arya Fernandes dalam acara seminar publik ”Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas” (21/11/2024), menuturkan revisi UU No 7/2017 tentang Pemilu dan UU No 10/2016 tentang Pilkada akan membahas banyak isu strategis. Namun, menurut hasil penelitian CSIS dan Perludem,...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Menakar Empat Skenario Pilkada, antara Demokrasi Langsung dan Efisiensi Politik

Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Tak Pakai Sistem Omnibus Law

UU Pemilu dan UU Pilkada Didorong Segera Direvisi, PDI-P: Proses Diskusi Bisa Lebih Panjang

DPR Diminta Konsisten, Segera Susun Naskah Akademik dan Draf RUU Pemilu dan Pilkada

CSIS: Ada 4 Isu Krusial Harus Dibahas di Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Menakar Empat Skenario Pilkada, antara Demokrasi Langsung dan Efisiensi Politik

Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Tak Pakai Sistem Omnibus Law

UU Pemilu dan UU Pilkada Didorong Segera Direvisi, PDI-P: Proses Diskusi Bisa Lebih Panjang

DPR Diminta Konsisten, Segera Susun Naskah Akademik dan Draf RUU Pemilu dan Pilkada

CSIS: Ada 4 Isu Krusial Harus Dibahas di Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA