DPR Kritik Niat Luhut Revisi UU TNI: Jangan Hidupkan Dwifungsi ABRI

• 9 Agustus 2022
• Andhi Ilham
• Jangan hidupkan Dwifungsi ABRI, regulasi, Revisi UU TNI
• CNN Indonesia

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono mengkritik niat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merevisi Undang-undang TNI agar tentara aktif bisa kembali menduduki jabatan sipil. Dave mengatakan semua pihak harus tetap menjaga semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI dengan...

• Selengkapnya

BPK Rekomendasikan Kemenkominfo Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

• 25 Mei 2022
• Andhi Ilham
• Perlindungan Data Pribadi, regulasi
• Media Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan DPR RI dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan ketahanan siber masyarakat Indonesia. Rekomendasi tersebut dimunculkan menyusul adanya temuan...

• Selengkapnya

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

• 17 Mei 2022
• Andhi Ilham
• regulasi, Revisi UU Pendidikan Kedokteran
• Kompas.com

Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI Beni Satria mengatakan, pihaknya akan mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran selama dilakukan untuk kepentingan dan keselamatan rakyat. Beni mengatakan, revisi...

• Selengkapnya

Kemenangan Bangsa di UU TPKS

• 13 April 2022
• Andhi Ilham
• Pengesahan, regulasi, UU TPKS
• Media Indonesia

Setelah satu dekade sejak pertama digagas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya disahkan, kemarin. Inilah kado terindah, kemenangan bagi anak-anak bangsa. Meski korban kekerasan seksual kebanyakan perempuan dan anak, UU PKS sesungguhnya penting bagi semua orang. Inilah UU yang menjadi salah satu perlindungan...

• Selengkapnya

Komisi III: Revisi UU Narkotika tak Hanya Melihat Pendekatan Hukum

• 1 April 2022
• Andhi Ilham
• regulasi, UU Narkotika
• Republika

Komisi III DPR memandang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang sudah saatnya untuk direvisi. Karena, undang-undang yang ada sekarang belum mengatur banyak hal terkait perkembangan narkotika saat ini. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari memandang, revisi UU Narkotika...

• Selengkapnya

Menaker: Revisi Permenaker 2/2022 Tentang JHT Sempurnakan Aturan Sebelumnya

• 17 Maret 2022
• Andhi Ilham
• Permenaker JHT, regulasi
• Media Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan bahwa Revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) hanya akan menjadi penyempurna aturan sebelumnya yakni Permenaker 9/2015. Artinya, aturan yang sebelumnya mengharuskan klaim JHT di usia 56 tahun tidak...

• Selengkapnya

Pemerintah Tampung Berbagai Opsi Revisi Aturan JHT

• 1 Maret 2022
• Andhi Ilham
• Permenaker JHT, regulasi
• Kompas.id

Pemerintah melakukan serangkaian audiensi untuk menampung masukan dari berbagai elemen terkait revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Sejauh ini, opsi revisi yang mengerucut adalah melonggarkan syarat pencairan JHT, menunda masa berlaku Permenaker...

• Selengkapnya

Aturan Detail Menentukan Wajah IKN Nusantara

• 24 Februari 2022
• Andhi Ilham
• regulasi, UU IKN
• Kompas.id

Transformasi masyarakat dapat dimulai melalui pengembangan kota. Menurut Presiden Joko Widodo, hal itu juga akan diwujudkan melalui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Guna mewujudkan IKN Nusantara ini, Presiden telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022...

• Selengkapnya

Merunut Logika Konsep Badan Otorita IKN yang Berpotensi Langgar UUD

• 23 Februari 2022
• Andhi Ilham
• regulasi, UU IKN
• Tirto.id

Pemerintah resmi mengunggah dokumen Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Sejumlah aturan menjadi sorotan, salah satunya soal bentuk otorita sebagaimana Pasal 4 ayat 1 huruf b. Otorita sebut sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara....

• Selengkapnya

UU Minerba dinilai Persulit Masyarakat Daerah

• 22 Februari 2022
• Andhi Ilham
• regulasi, UU Minerba
• Republika

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin (21/2). Para saksi dari pihak termohon mengungkapkan, aturan itu mengekang akses masyarakat terhadap informasi dan partisipasi pengelolaan pertambangan. Saksi...

• Selengkapnya

Mengawal Turunan UU IKN

• 21 Februari 2022
• Andhi Ilham
• regulasi, UU IKN
• Kompas.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang terdiri dari sembilan bab dan 40 pasal itu mengamanatkan banyak hal, yang sangat ideal dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru. Namun, masih banyak pula yang perlu dirumuskan lebih detail dalam peraturan turunan di bawahnya guna memastikan...

• Selengkapnya

IKN Nusantara Akan Setara dengan Aceh dan Yogya, Ini Sejumlah Kekhususannya

• 17 Februari 2022
• Andhi Ilham
• IKN, regulasi
• Tempo

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan sistem pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setara provinsi dengan kekhususan. Hal itu sesuai Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota, namun dalam Pasal 18B UUD 1945...

• Selengkapnya