Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mardani Ali Sera berpendapat, penentuan kepala otoritas kawasan aglomerasi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) mestinya ditetapkan oleh presiden yang terpilih periode 2024—2029. Menurutnya, akan lebih etis jika presiden...
