Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Paripurna

• 9 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Wacana revisi UU MK kembali mencuat setelah MK memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, menepis anggapan bahwa putusan MK menjadi alasan untuk merevisi...

• Selengkapnya

Nasdem Minta MPR Berikan Tafsir soal Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

• 8 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Partai Nasdem mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberikan penafsiran asli atau original intent terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, penafsiran dari MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) diperlukan...

• Selengkapnya

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Mahfud MD: Murni Kerumitan Hukum, Bukan Politik

• 7 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi problem ketika pemilihan lokal diselenggarakan dua tahun atau 2,5 tahun paling lambat sesudah pemilihan tingkat nasional. Jika pemilu lokal ditunda, jabatan kepala daerah bisa diisi penjabat. Namun, hal tersebut tidak bisa...

• Selengkapnya

”Serangan” DPR terhadap Putusan Pemisahan Pemilu Disinyalir untuk Melemahkan MK

• 7 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai, perdebatan yang mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai legislator positif (positive legislator) ataupun putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita) sudah usang. Resistensi parpol seharusnya tak perlu terjadi jika DPR dan...

• Selengkapnya

DPR Diminta Fokus Bahas Putusan Pemisahan Pemilu, Jangan Ada Upaya Delegitimasi MK

• 4 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, berpendapat parpol akan diuntungkan pemisahan dua pemilu karena memberikan jeda waktu untuk menyiapkan calon-calon terbaik untuk diajukan di pemilu nasional dan lokal. Menurut Yance, putusan MK ini debatable. Namun, jangan ada upaya delegitimasi dan menjadi...

• Selengkapnya

Wamendagri Sorot Kewenangan MK, Sebut Tak Ada Pemilu yang Sempurna

• 4 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, tidak ada pemilu yang sempurna di dunia ini. Sehingga membutuhkan perubahan yang sistematis, bukan secara ekstrem. Hal tersebut disampaikannya dalam menyorot putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Bima juga menyoroti kewenangan MK yang sering...

• Selengkapnya

Pemerintah Masih Kaji Dampak Politik dan Hukum Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

• 3 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR, mengatakan pemerintah belum menyampaikan posisi resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal karena pembahasan antarkementerian masih berlangsung (2/7/2025). Menurut Tito, analisis akan dilakukan secara menyeluruh....

• Selengkapnya

Pemerintah Bentuk Tim Kaji Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

• 2 Juli 2025
• Andhi Ilham
• Pemerintah Bentuk Tim, Putusan MK Pemisahan Pemilu
• CNN Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia membentuk tim untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan waktu pemilu di tingkat nasional dan lokal. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan tim pengkajian itu digawangi oleh Kemensesneg, Kemendagri, dan Kementerian Hukum yang membawahi soal urusan kepemiluan. Pras menyampaikan putusan itu...

• Selengkapnya

Putusan MK Final dan Mengikat, Partai Politik Diingatkan Segera Merevisi UU Pemilu

• 2 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan dalam konsitusi, putusan MK adalah final dan mengikat, berlaku mengikat terhadap semua, termasuk pembentuk undang-undang. Menyatakan putusan MK tidak mengikat adalah pernyataan yang berbahaya dan mengancam negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia, (1/7/2025). Sampai saat...

• Selengkapnya

Lemhannas Akan Kaji Dampak Pemisahan Pemilu dan Pilkada Atas Kualitas Demokrasi

• 1 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI berencana mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kajian ini akan menjadi bagian dari upaya reformasi sistem politik di Indonesia yang tengah digodok Lemhannas tahun ini. Gubernur Lemhannas, Ace...

• Selengkapnya

Soal Putusan MK, Dasco: DPR Tak Mau Terlalu Cepat Melakukan Rekayasa Konstitusi

• 1 Juli 2025
• Andhi Ilham
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Tempo

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya akan berhati-hati menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Dasco mengatakan DPR tidak mau terlalu cepat melakukan rekayasa konstitusi. Pernyataan ini disampaikan Dasco setelah hari ini dia rapat koordinasi bersama pemerintah, pimpinan DPR,...

• Selengkapnya