Wakil Ketua Komisi II DPR Sebut Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Masih Dikaji

• 16 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak nasional dan daerah, masih dikaji. Menurut dia, Komisi II DPR masih mengkaji putusan MK itu karena mekanisme jabatan DPRD tidak bisa diisi hanya sementara....

• Selengkapnya

Sikap DPR soal Putusan Pemisahan Pemilu Tunggu Presiden Pulang

• 14 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Sambil mengkaji secara mendalam implikasi teknis dan yuridisnya, DPR kini memilih menunggu sikap resmi dari pimpinan DPR, partai politik, serta Presiden Prabowo Subianto sebelum menentukan langkah lanjutan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf (13/7/2025). Koordinasi di...

• Selengkapnya

Isu Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, MK: Kita Sudah Punya Presedennya

• 11 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Suroso menyebut, Indonesia sudah memiliki pengalaman memperpanjang masa jabatan anggota DPRD pada masa lalu. Ia menjelaskan, pada 1971, masa jabatan anggota DPR saat itu diperpanjang satu tahun untuk menyelaraskan pemilu pada 1977. Sehingga...

• Selengkapnya

Mahfud MD: Laksanakan Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Pemilu Sela DPRD Bisa Jadi Opsi

• 10 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta DPR untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan lokal karena putusan itu final dan mengikat. Mahfud menyampaikan hal itu dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast ”Gercep”,...

• Selengkapnya

Saat DPR Semprot MK gara-gara Aturan Pemilu Diutak-atik

• 10 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang...

• Selengkapnya

Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

• 9 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, koordinasi itu dilakukan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi,...

• Selengkapnya

Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Paripurna

• 9 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Wacana revisi UU MK kembali mencuat setelah MK memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, menepis anggapan bahwa putusan MK menjadi alasan untuk merevisi...

• Selengkapnya

Nasdem Minta MPR Berikan Tafsir soal Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

• 8 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Partai Nasdem mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberikan penafsiran asli atau original intent terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, penafsiran dari MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) diperlukan...

• Selengkapnya

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Mahfud MD: Murni Kerumitan Hukum, Bukan Politik

• 7 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi problem ketika pemilihan lokal diselenggarakan dua tahun atau 2,5 tahun paling lambat sesudah pemilihan tingkat nasional. Jika pemilu lokal ditunda, jabatan kepala daerah bisa diisi penjabat. Namun, hal tersebut tidak bisa...

• Selengkapnya

”Serangan” DPR terhadap Putusan Pemisahan Pemilu Disinyalir untuk Melemahkan MK

• 7 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai, perdebatan yang mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai legislator positif (positive legislator) ataupun putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita) sudah usang. Resistensi parpol seharusnya tak perlu terjadi jika DPR dan...

• Selengkapnya

DPR Diminta Fokus Bahas Putusan Pemisahan Pemilu, Jangan Ada Upaya Delegitimasi MK

• 4 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, berpendapat parpol akan diuntungkan pemisahan dua pemilu karena memberikan jeda waktu untuk menyiapkan calon-calon terbaik untuk diajukan di pemilu nasional dan lokal. Menurut Yance, putusan MK ini debatable. Namun, jangan ada upaya delegitimasi dan menjadi...

• Selengkapnya

Wamendagri Sorot Kewenangan MK, Sebut Tak Ada Pemilu yang Sempurna

• 4 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, tidak ada pemilu yang sempurna di dunia ini. Sehingga membutuhkan perubahan yang sistematis, bukan secara ekstrem. Hal tersebut disampaikannya dalam menyorot putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Bima juga menyoroti kewenangan MK yang sering...

• Selengkapnya