Jeda antara Pemilu Nasional dan Daerah Perlu Segera Diputuskan

• 28 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga perlu dipatuhi dan ditindaklanjuti pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang. Selain itu, mengawal implementasi putusan MK merupakan bagian konsolidasi demokrasi dan kepastian hukum pemilu. Terdapat sejumlah...

• Selengkapnya

PDI-P: Pilkada Tidak Langsung Ingkari Amanat Reformasi

• 25 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Komarudin Watubun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025), menegaskan, partainya konsisten menolak usulan pilkada secara tidak langsung. Penolakan tersebut telah disuarakan PDI-P ketika menolak perubahan sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung pada akhir pemerintahan Presiden...

• Selengkapnya

Pimpinan DPR Terima Hasil Kajian Komisi III Soal Pemisahan Pemilu, Segera Dibahas

• 25 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI telah melakukan kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Hasil kajian dan masukan dari Komisi III itu pun sudah diserahkan kepada pimpinan DPR RI dan diumumkan secara resmi...

• Selengkapnya

Kata Ketua KPU atas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Upaya Perbaikan Sistem Kita

• 18 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin, meminta semua pihak untuk melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal sebagai upaya perbaikan sistem pemilihan umum (17/7/2025). Afifuddin mengatakan, perbaikan itu tak hanya pada penyelenggaraan, tetapi juga pada penyelenggara, peserta, hingga...

• Selengkapnya

PDI-P Telah Mengkaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Keputusan Menanti Megawati

• 18 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

PDI-P telah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Namun, sikap dari partai berlambang banteng itu masih menanti keputusan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Aria mengatakan Megawati kemungkinan mengumpulkan opsi-opsi yang dikumpulkan kemarin, untuk dirapatkan Bersama, lalu akan menjadi...

• Selengkapnya

Menteri Dalam Negeri: Pemerintah Masih Kaji Pemisahan Pemilu

• 17 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Tempo

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemerintah akan melakukan kajian sebelum mengambil tindak lanjut atas putusan MK tersebut. Tito menjelaskan, kementerian dan lembaga yang terkait akan terlibat, di antaranya Kementerian Sekretaris Negara,...

• Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi II DPR Sebut Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Masih Dikaji

• 16 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak nasional dan daerah, masih dikaji. Menurut dia, Komisi II DPR masih mengkaji putusan MK itu karena mekanisme jabatan DPRD tidak bisa diisi hanya sementara....

• Selengkapnya

Sikap DPR soal Putusan Pemisahan Pemilu Tunggu Presiden Pulang

• 14 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Sambil mengkaji secara mendalam implikasi teknis dan yuridisnya, DPR kini memilih menunggu sikap resmi dari pimpinan DPR, partai politik, serta Presiden Prabowo Subianto sebelum menentukan langkah lanjutan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf (13/7/2025). Koordinasi di...

• Selengkapnya

Isu Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, MK: Kita Sudah Punya Presedennya

• 11 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Suroso menyebut, Indonesia sudah memiliki pengalaman memperpanjang masa jabatan anggota DPRD pada masa lalu. Ia menjelaskan, pada 1971, masa jabatan anggota DPR saat itu diperpanjang satu tahun untuk menyelaraskan pemilu pada 1977. Sehingga...

• Selengkapnya

Mahfud MD: Laksanakan Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Pemilu Sela DPRD Bisa Jadi Opsi

• 10 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta DPR untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan lokal karena putusan itu final dan mengikat. Mahfud menyampaikan hal itu dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast ”Gercep”,...

• Selengkapnya

Saat DPR Semprot MK gara-gara Aturan Pemilu Diutak-atik

• 10 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang...

• Selengkapnya

Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

• 9 Juli 2025
• Dian Kartika
• Putusan MK Pemisahan Pemilu
• Kompas

Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, koordinasi itu dilakukan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi,...

• Selengkapnya