Putusan MK Ditunggu Publik

• 15 Juni 2023
• Dian Kartika
• Putusan MK, Sistem Pemilu
• Kompas

Sidarto Danusubroto, yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, sistem pemilu sebaiknya ditetapkan terbuka dan tertutup. Alasannya, partai politik bisa menentukan calon anggota legislatif (caleg) yang jadi, dengan nomor urut satu dan dua. Namun, jika ada caleg dengan nomor urut bawah dan memperoleh...

• Selengkapnya

MK Putuskan Sistem Pemilu Hari Ini, KPU Jamin Nyoblos Tetap 14 Februari 2024

• 15 Juni 2023
• Agung Darmawan
• Putusan MK
• Kompas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin bahwa jadwal pemungutan suara tidak akan berubah seiring dengan bakal dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem pemilu, Kamis (15/6/2023). Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, berujar bahwa penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu diatur dalam...

• Selengkapnya

Wamenkumham Sebut Ada 2 Tafsir Terkait Putusan MK soal Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Yakni…

• 29 Mei 2023
• Andhi Ilham
• Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan MK
• Kompas.com

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, ada dua pendapat terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat pertama, putusan MK yang mengabulkan uji materi...

• Selengkapnya

Putusan MK Langsung Berlaku, Masa Jabatan Firli Cs Ditambah 1 Tahun

• 26 Mei 2023
• Andhi Ilham
• Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan MK
• CNN Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan soal gugatan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun langsung berlaku. Dengan demikian Ketua KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan mendapat penambahan masa jabatan selama satu tahun hingga Desember 2024. “Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku...

• Selengkapnya

Syarat Baru Eks Napi Maju Caleg Diusulkan Masuk Perppu Pemilu

• 2 Desember 2022
• Dian Kartika
• Perppu Pemilu, Putusan MK
• Kompas

Peneliti kepemiluan, Ihsan Maulana, berpandangan, pemerintah seharusnya bisa menjadikan momentum penyusunan Rancangan Perppu Pemilu untuk memasukkan substansi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Putusan MK tersebut bisa dimasukkan dalam Pasal...

• Selengkapnya

MK Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

• 2 November 2022
• Andhi Ilham
• Menteri Tak Harus Mundur saat Nyapres, Putusan MK
• Tempo.co

Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menteri tak harus mundur dari jabatan saat mencalonkan diri sebagai presiden. Amar tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin, 31 Oktober 2022....

• Selengkapnya

MK Putuskan Menteri “Nyapres” Tidak Perlu Mundur

• 1 November 2022
• Andhi Ilham
• Menteri tidak perlu mundur jika Nyapres, Putusan MK
• Media Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh partai politik (parpol) menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden. MK memutuskan kebijakan tersebut dalam putusan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang...

• Selengkapnya

Putusan MK: Penelitian Ganja untuk Medis Harus Segera Dilakukan

• 21 Juli 2022
• Andhi Ilham
• Ganja Medis, Putusan MK
• CNN Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah untuk segera melakukan penelitian atas manfaat ganja medis bagi kesehatan. Perintah ini dikeluarkan MK usai menolak gugatan legalisasi ganja medis. Hal itu dinyatakan MK dalam putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. MK menolak uji formil Undang-Undang Narkotika tentang pasal-pasal larangan penggunaan...

• Selengkapnya

Penggugat Nilai Putusan MK soal Status Ketua-Wakil Sarat Kepentingan

• 23 Juni 2022
• Andhi Ilham
• Putusan MK, Status Ketua dan Wakil MK
• CNN Indonesia

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku salah satu penggugat UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menilai putusan MK pada Senin (20/6) sarat kepentingan politik. Anggota koalisi dari KoDe Inisiatif Violla Reinida mengatakan putusan MK yang membatalkan Pasal 87 huruf a memperlihatkan bahwa...

• Selengkapnya

Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur dari Jabatan Ketua

• 21 Juni 2022
• Andhi Ilham
• Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, Putusan MK
• CNN Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan sejumlah alasan saat mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Putusan yang dikeluarkan MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman harus mundur dari posisi ketua MK saat ini. MK memutuskan bahwa pasal 87 huruf a UU MK bertentangan...

• Selengkapnya