Proses Legislasi Archives - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

DPR Bantah Dahulukan RUU yang Menguntungkan

5 Juli 2023
Andhi Ilham
Proses Legislasi
Media Indonesia

Badan Legislasi DPR (Baleg) menolak jika disebut mendahulukan pembahasan RUU yang lebih menguntungkan anggota DPR seperti pembahasan RUU Desa dibandingkan RUU lain yang tidak memberikan dampak elektoral luas seperti RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset. Anggota Baleg DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya tidak...

Selengkapnya

Selain Produktivitas Menurun, DPR Dinilai Juga Sewenang-wenang

28 Oktober 2022
Dian Kartika
Proses Legislasi
Kompas

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Y Taryono, dalam ”Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun 2022-2023” (27/10), mengatakan, keberhasilan DPR pada masa sidang lalu yang mampu menuntaskan 11 RUU, dengan di antaranya tiga RUU prioritas, ternyata gagal dipertahankan pada Masa Sidang...

Selengkapnya

Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHP

11 Juli 2022
Dian Kartika
Proses Legislasi
Republika

Anggota DPR Komisi III Arsul Sani membantah bila disebut tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKUHP. ASrul menyampaikan bahwa ketika RUU ini diajukan, masyarakat sipil membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan membantu Baleg di DPR untuk menyusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), maka DIM yang diajukan...

Selengkapnya

Mahfud MD: Banyak Cukong Andil dalam Pembuatan Undang-Undang

22 April 2022
Andhi Ilham
koruptif, Proses Legislasi
Sindonews

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa banyak undang-undang di Indonesia sudah koruptif sejak proses pembuatannya. Mahfud menyebut ada andil cukong di dalamnya. Hal tersebut dirasakan Mahfud saat dirinya masih menjabat sebagai Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya mantan ketua...

Selengkapnya

Pemerintah serap masukan masyarakat sipil terkait RUU TPKS

4 Februari 2022
admin
Proses Legislasi
Antara

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah masih menyerap berbagai aspirasi dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Masukan kelompok masyarakat sipil dan akademisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah...

Selengkapnya

Desak RUU TPKS Segera Disahkan, Iluni FHUI Dorong Perlindungan Korban

4 Februari 2022
admin
Proses Legislasi
Merdeka

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Ketua Umum ILUNI FHUI Rapin Mudiardjo meminta supaya RUU KUHP menampung mekanisme perlindungan korban dari potensi pelaporan balik dari pelaku yang...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Newsflow