Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai bahwa DPR RI tidak menghormati Mahkamah Konstitusi dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (Pilkada). Hal itu dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Menurut dia, DPR juga...
