Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Larangan Social Commerce, Wamenkominfo: Kami tak Menutup Pintu Inovasi
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nezar Patria memastikan, Indonesia tidak menutup pintu inovasi perusahaan teknologi seperti TikTok dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Namun, Nezar meminta perusahaan tersebut mesti mematuhi aturan yang berlaku. Nezar menjelaskan, pemerintah mendukung inovasi digital yang dilakukan para developer internasional....
Apindo: Pemisahan E-Commerce dan Social Commerce Dorong Persaingan Sehat
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang memisahkan platform social commerce dan e-commerce karena dianggap dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat (level playing field), melindungi UMKM dengan menjadikan produk dalam negeri berdaya saing, dan melindungi data pribadi konsumen. Ketua Umum Apindo,...
Berharap Revisi Permendag Segera Diterapkan, Pedagang Pasar Kapasan Keluhkan Dampak Live Shopping Online
Maraknya penjualan online melalui e-commerce maupun live shopping di media sosial dan market place berdampak pada sepinya transaksi konvensional di sejumlah pasar tradisional, salah satunya yakni Pasar Kapasan, Surabaya. Pasar Kapasan yang sempat menjadi primadona terutama bagi para reseller pakaian, kini sepi pembeli tidak...
Respons Ikatan Pedagang Pasar Usai Pemerintah Larang TikTok untuk Jualan: Ada Plus-Minusnya
Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menanggapi keputusan pemerintah melarang transaksi jual beli lewat social commerce, seperti TikTok Shop. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Reynaldi mengakui kebijakan itu menumbuhkan optimisme pedagang...
Dilarang Jualan Online, TikTok: Pertimbangkan Nasib 6 Juta UMKM Lokal
TikTok angkat bicara perihal Revisi Permendag Nomer 50 yang akhirnya diteken pemerintah pada Senin (25/9/2023). TikTok mengaku akan menghormati peraturan yang berlaku. Hanya saja, imbas dari aturan ini ada 6 juta UMKM dan 7 juta kreator affiliate yang terdampak dari kebijakan ini. Kami akan tetap menghormati hukum dan...

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search