Polemik Revisi UU Kementerian Negara Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

DPR dan Pemerintah Saat Ini Dinilai Melakukan Praktik ”Abusive” Legislasi

20 Mei 2024
Dian Kartika
Polemik Revisi UU Kementerian Negara
Kompas

Saat ini setidaknya ada dua undang-undang yang dalam proses revisi di DPR dan memperoleh sorotan masyarakat sipil, yakni revisi UU Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Kementerian Negara. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Herlambang P Wiratraman, menilai pembahasan revisi sejumlah undang-undang yang dilakukan...

Selengkapnya

Istana Sebut Tak Ada yang Salah dengan Revisi UU Kementerian Negara

20 Mei 2024
Dian Kartika
Polemik Revisi UU Kementerian Negara
Kompas

Badan Legislasi DPR telah menuntaskan draf RUU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Kamis (17/5/2024). Baleg akan membawa draf RUU tersebut ke hadapan rapat paripurna terdekat untuk dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. Namun, hingga Minggu (19/5/2024), belum ada kepastian kapan rapat paripurna digelar....

Selengkapnya

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Pakar hukum tata negara (HTN) STIH IBLAM Radian Syam menilai presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif menentukan menteri dan jumlah kementerian negara. Menurutnya, nomenklatur kementerian bisa berubah sesuai dinamika dan tuntutan zaman. Radian menambahkan, jumlah kementerian bisa berubah sesuai kebutuhan presiden terpilih. Apalagi...

Selengkapnya

Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan ke Presiden

17 Mei 2024
Dian Kartika
Polemik Revisi UU Kementerian Negara
Kompas

Hanya dalam tiga hari, Badan Legislasi DPR rampung menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 39/2008 tentang...

Selengkapnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

15 Mei 2024
Andhi Ilham
Polemik Revisi UU Kementerian Negara
Kompas

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus mempertanyakan alasan urgensi revisi Undang-undang Kementerian Negara yang justru dilatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2011. Ia heran mengapa putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK pada 2011 baru dieksekusi oleh DPR dan Pemerintah saat ini. Guspardi...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

DPR dan Pemerintah Saat Ini Dinilai Melakukan Praktik ”Abusive” Legislasi

Istana Sebut Tak Ada yang Salah dengan Revisi UU Kementerian Negara

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan ke Presiden

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

DPR dan Pemerintah Saat Ini Dinilai Melakukan Praktik ”Abusive” Legislasi

Istana Sebut Tak Ada yang Salah dengan Revisi UU Kementerian Negara

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan ke Presiden

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA