Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Lemhanas Minta Asing Terima KUHP: Indonesia Perlu Tegaskan Otonomi
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto menyoroti reaksi beberapa perwakilan negara asing dan organisasi internasional tertentu terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru disahkan DPR RI pada pekan lalu. Sorotan sebelumnya datang dari berbagai organ, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga Human Rights Watch....
KUHP Baru Dinilai Perburuk Situasi Pemberantasan Korupsi
KUHP yang baru dinilai akan memperburuk situasi penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait penindakan terhadap para pelaku korupsi, karena ancaman hukuman korupsi dalam KUHP tersebut lebih rendah ketimbang yang tertera dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mempertanyakan apakah pemerintah...
Imigrasi Klaim KUHP Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan Asing ke RI
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengklaim pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara alias wisman ke Indonesia. Pasal-pasal kontroversial dalam KUHP tersebut juga dianggap tak akan berimbas ke investasi. Berdasarkan data keimigrasian, khususnya kedatangan WNA...

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search