Newsflow

Perludem menyoroti sikap partai politik yang minta diperbolehkan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi dimulai. Menurut Perludem, keinginan tersebut hanyalah siasat partai untuk menghindari kewajiban pelaporan dana kampanye. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa Menurut Titi, secara praktik, kegiatan sosialisasi itu sebenarnya sama...
KPU memutuskan untuk membentuk tim seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dengan metode seleksi tertutup membentuk tim timsel pada rekrutmen tahun 2023. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan alasan KPU memilih menggunakan metode rekrutmen tertutup sebab, hasil evaluasi pembentukan timsel sebelumnya berkesimpulan bahwa metode pendaftaran...
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, setuju dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan, bahwa setiap partai atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang. Namun, saat sosialisasi tidak boleh ada ajakan memilih dan menggunakan atribusi sebagai calon...
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta, mengatakan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tak sepenuhnya sesuai dengan prinsip untuk memenuhi kedaruratan dan kekosongan hukum. Menurut Kaka, persoalan nomor urut parpol peserta pemilu...
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu diterapkan KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah muncul dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual parpol (12/12). Polemik ini mestinya dijadikan momentum meningkatkan keterbukaan terhadap proses pemilu, termasuk dengan membuka berita acara...
Masyarakat sipil mengungkapkan temuan dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain. Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Indonesia Corruption Watch, Netgrit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Constitutional...
Search