ICW Tuding KPU Beri ‘Karpet Merah’ kepada Caleg Eks Napi Kasus Korupsi

• 23 Mei 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, peraturan KPU
• Republika

Indonesia Corruption Watch (ICW) serta sejumlah organisasi pemantau pemilu dan pemerhati hukum menuding KPU memberikan ‘karpet merah’ kepada eks narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai bakal caleg Pemilu 2024. Putusan MK melarang eks narapidana, termasuk eks narapidana kasus korupsi, dengan ancaman lima tahun atau...

• Selengkapnya

Koalisi Sipil Minta Bawaslu Gugat Peraturan KPU yang Bisa Kurangi Caleg Perempuan

• 23 Mei 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, peraturan KPU
• Republika

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, sebuah koalisi yang terdiri atas puluhan organisasi masyarakat sipil, meminta Bawaslu menggugat peraturan KPU RI yang dapat mengurangi jumlah bakal caleg perempuan pada Pemilu 2024. Mereka meminta gugatan dilayangkan apabila KPU RI tak kunjung mau merevisi aturan tersebut. Desakan itu...

• Selengkapnya

Independensi KPU Diragukan Soal Penghitungan Keterwakilan Perempuan

• 19 Mei 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Kompas

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Keterwakilan Perempuan mengingatkan KPU agar tidak tersandera kepentingan partai politik setelah Komisi II DPR menolak rencana perubahan ketentuan penghitungan kuota minimal 30 persen caleg perempuan. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hasil konsultasi KPU dengan...

• Selengkapnya

KPU Diminta Konsisten Revisi PKPU Terkait Kuota Caleg Perempuan

• 11 Mei 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Kompas

Cara penghitungan 30 persen jumlah bakal caleg perempuan di setiap dapil yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan KPU (PKPU) No 10/2023, diputuskan direvisi oleh KPU setelah rapat dengan Bawaslu dan DKPP, pada Selasa (9/5/2023) malam. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, KPU telah...

• Selengkapnya

Menolak Kemunduran Demokrasi

• 9 Mei 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Kompas

Menurut Lis Dedeh, Deputi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Lansia, Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat DPP Partai Demokrat, Pasal 8 Ayat 2 PKPU No 10/2023 sudah membuat partai berleha-leha mencari bakal caleg perempuan karena jumlah 30 persen tidak lagi mutlak. Terbitnya PKPU...

• Selengkapnya

Konflik Internal Parpol Rentan Terjadi Saat Penetapan Caleg

• 18 April 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, tahapan penetapan caleg
• Kompas

Menjelang pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) baik di tingkat DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, partai politik, selain memastikan jumlah calon dan kelengkapan administrasi, juga melakukan penempatan calon di daerah pemilihan (dapil). Di beberapa dapil, terutama yang menjadi lumbung suara partai pada pemilu...

• Selengkapnya

PN Jakpus Diharapkan Pertimbangkan Putusan Banding Gugatan Perdata Partai Prima

• 18 April 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Kompas

Pada Senin (17/4/2023), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedianya menggelar sidang perdana gugatan perdata Partai Berkarya terhadap KPU RI. Namun, sidang perdana itu ditunda karena dokumen kedudukan hukum (legal standing) penggugat dan tergugat belum lengkap. Sidang akan digelar kembali pada Kamis (4/5/2023). Dokumen kedudukan hukum...

• Selengkapnya

KPU Harap PN Jakpus tak Terima Gugatan Partai Republik

• 17 April 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Republika

Komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan KPU berharap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan perdata yang diajukan Partai Republik terhadap KPU (16/4/2023). Dalam gugatannya, partai tersebut menuntut agar dijadikan peserta Pemilu 2024 dan KPU membayar ganti rugi Rp 1,5 miliar. Meski berharap PN Jakpus...

• Selengkapnya

Pekan Ini, KPU Buka Silon untuk Pendaftaran Caleg Parpol

• 17 April 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Kompas

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sudah memasuki tahap akhir. Aturan tersebut ditargetkan bisa terbit dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga bisa segera disosialisasikan kepada parpol peserta pemilu. beberapa hari mendatang,...

• Selengkapnya

KPU Akan Perbarui Aturan Kampanye untuk Pemilu 2024, Bakal Soroti Medsos

• 14 April 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Kompas

KPU akan merevisi peraturan terkait kampanye menjelang Pemilu 2024. Saat ini, peraturan terkait kampanye yang ada adalah Peraturan KPU Nomor 23 dan 33 Tahun 2018 yang disusun menjelang Pemilu 2019. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz mengatakan bahwa momen revisi...

• Selengkapnya

Penundaan Pemilu Akibat Gugatan Prima Resmi Batal

• 12 April 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Kompas

Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono dalam sidang pembacaan putusan banding, mengatakan menerima permohonan banding pembanding atau tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst. Selain itu PT DKI Jakarta juga mengabulkan eksepsi KPU dengan menyatakan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,...

• Selengkapnya

Hari Ini, PT DKI Jakarta Bacakan Putusan Banding Prima Lawan KPU soal Penundaan Pemilu

• 11 April 2023
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu
• Kompas

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta bakal menggelar sidang pembacaan putusan perkara perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pemilu 2024 pada Selasa (11/4/2023). KPU mengajukan banding ke PT DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor...

• Selengkapnya