Kemendagri: Penjabat Kepala Daerah Menjabat Selama 1 Tahun, Ada Evaluasi Setiap 3 Bulan

• 12 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Tribunnews

Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dalam Talkshow Nasional Tribun Series (11/5), mengatakan masa tugas penjabat kepala daerah, dalam Pasal 201 UU 10 tahun 2016, hanya 1 tahun, setelah itu bisa dilakukan pergantian, dan dalam PP 6 tahun 2005 dikatakan secara tegas bahwa setiap 3...

• Selengkapnya

Lima Pj Gubernur Dilantik Pagi ini, Latar Belakang Politis Jadi Sorotan

• 12 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Mendagri, Tito Karnavian, akan melantik lima orang penjabat (pj) gubernur pada Kamis (12/5/2022) pagi pukul 09.00 WIB di Kantor Kemendagri, Jakarta. Lima orang yang dilantik yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai...

• Selengkapnya

Lobi Politik Intens untuk Posisi Penjabat Kepala Daerah

• 11 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Berdasarkan penelusuran Kompas, Presiden Jokowi telah memutuskan penjabat gubernur untuk memimpin lima provinsi yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada Mei ini. Menurut rencana, para penjabat gubernur ini dilantik pada Kamis (12/5). Adapun 43 penjabat bupati/wali kota akan dilantik pada 22 Mei. Kewenangan terkait...

• Selengkapnya

Pengabaian Perintah MK Bebani Penjabat Kepala Daerah

• 9 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berharap pemerintah tidak menganggap remeh perintah MK untuk membuat peraturan teknis, karena bisa berdampak pada legitimasi pemerintahan yang dipimpin penjabat kepala daerah. Jika tidak menjalankan putusan MK, maka legitimasi penjabat kepala daerah sebagai produk pilihan pemerintah akan...

• Selengkapnya

Pemerintah Kembali Diingatkan untuk Patuhi Putusan MK soal Penjabat Kepala Daerah

• 27 April 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Peneliti pusat riset politik BRIN, Diandra Megaputri Mengko, mengatakan bahwa putusan MK terkait penjabat kepala daerah harus dipatuhi dan segera ditindaklanjuti (26/4/2022). Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seharusnya pemerintah mematuhinya. Jika tidak, pemerintah dapat dianggap tidak berwibawa karena tidak patuh pada putusan...

• Selengkapnya

Kemendagri Telah Kantongi Nama-nama Calon Pj Kepala Daerah

• 26 April 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Tribunnews

Kemendagri telah mengantongi beberapa nama calon penjabat (pj) Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Namun, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, masih enggan membeberkan nama para calon penjabat kepala daerah tersebut. Suhajar menjelaskan, dalam menetapkan penjabat kepala daerah setingkat gubernur terdapat mekanisme dan aturan yang sudah...

• Selengkapnya

Perludem Rekomendasikan Sekda Jadi Penjabat Kepala Daerah

• 25 April 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Republika

Perludem memberikan rekomendasi kepada Kemendagri agar mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah (sekda). Opsi ini diambil agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada...

• Selengkapnya

Jika Putusan MK Tak Dipatuhi, Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Bisa Cacat Hukum

• 22 April 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan, hingga kemarin, Kemendagri belum mendapat salinan resmi putusan MK. Pada prinsipnya, Kemendagri akan memperhatikan apa yang sudah menjadi keputusan MK. Namun, hal itu harus dipelajari terlebih dulu sebelum menyampaikan tindaklanjutnya. Sementara itu, terkait dengan peringatan MK bahwa...

• Selengkapnya

MK Perintahkan Pemerintah Buat Peraturan Terkait Pengisian Penjabat Kepala Daerah

• 21 April 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai pengisian penjabat kepala daerah yang akan dilakukan di 101 wilayah pada tahun 2022. Aturan pelaksana tersebut penting untuk menyediakan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sehingga pengisian penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Selain...

• Selengkapnya

Sistem Pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang Tertutup Buka Ruang Korupsi

• 20 April 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Peneliti IC), Egi Primayogha, mengatakan potensi konflik kepentingan dalam pemilihan penjabat kepala daerah sangat besar karena hanya ada satu pihak yang menentukan, yakni pemerintah pusat melalui Kemendagri. Jika proses tidak dilakukan secara terbuka dan menihilkan ruang partisipasi publik, potensi penyelewengan akan kian besar. Penyelewengan...

• Selengkapnya

Kasak-kusuk Tawaran Uang hingga Suara Jelang Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

• 18 April 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah, tata kelola pemerintahan
• Kompas

Lobi aparatur sipil negara (ASN) yang mengincar posisi penjabat kepala daerah melalui perantaranya sudah dimulai sejak akhir tahun lalu di parlemen. Achmad Baidowi, yang memiliki posisi strategis sebagai sekretaris Fraksi PPP di DPR, dan juga sebagai Ketua DPP PPP, menjadikannya ”sasaran” para ASN. Dengan...

• Selengkapnya

Pimpinan Komisi II Usul Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Setiap Tahun

• 12 April 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengusulkan setiap penjabat (Pj) kepala daerah dievaluasi setiap tahunnya. Menurut dia, hasil evaluasi akan menentukan apakah penjabat itu patut diganti atau justru dilanjutkan kepemimpinannya. Dengan demikian, penjabat itu bisa saja tidak menjabat hingga periode berakhir, yaitu pada...

• Selengkapnya