Aturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Rampung Sebelum Agustus

• 14 Juli 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan bahwa draf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai aturan teknis penjabat kepala daerah, telah 90 persen selesai disusun. Aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah tersebut ditargetkan rampung disusun sebelum Agustus. Namun demikian, tak menutup kemungkinan, formatnya bisa...

• Selengkapnya

Kemendagri Tengah Finalisasi Aturan Teknis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

• 7 Juli 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengatakaan saat ini aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah sudah dalam tahap finalisasi. Draf akhir sudah selesai di Kemendagri, untuk kemudian dibahas lintas kementerian bersama dengan Kemenkum HAM, Kemenpan RB, BKN, BIN, PPATK, Polri, Kemensetneg, dan Sekretariat Kabinet. Selain itu,...

• Selengkapnya

Jelang Pelantikan di Aceh, Penunjukan Penjabat Gubernur Aceh Dipertanyakan

• 6 Juli 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Pelantikan Penjabat Gubernur Aceh semula akan dilaksanakan pada Selasa (05/07) sore, ditunda menjadi hari ini (06/07). Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga menjelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh. Kastorius menjelaskan bahwa...

• Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Bahas Persoalan Penjabat Kepala Daerah Pekan Depan

• 10 Juni 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Komisi II DPR mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemdagri pada pekan depan. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan keputusan MK sudah jelas menyampaikan harus ada aturan pelaksana dalam pengangkatan penjabat kepala daerah agar bisa dilakukan secara demokratis dan...

• Selengkapnya

Setelah Polemik Panjang, Kemendagri Pertimbangkan Aturan Teknis Penjabat Kepala Daerah

• 6 Juni 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengadukan dugaan malaadministrasi dalam proses penunjukan penjabat oleh Kemendagri ke Ombudsman RI (ORI) pada Jumat (3/6). Terkait hal ini, Kemendagri akan mengikuti proses tindak...

• Selengkapnya

Penjabat Mundur Setelah Dilantik

• 3 Juni 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Republika

Dalam rapat kerja dengan Menseneg (2/6), Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengungkapkan adanya penjabat kepala daerah yang langsung mengundurkan diri usai dirinya dilantik. Sebelumnyna, ada salah satu gubernur yang menolak melakukan pelantikan. Menurut Anwar, polemik terjadi karena pola komunikasi yang tidak baik. Seharusnya...

• Selengkapnya

Perkuat Pemonitoran dan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah

• 30 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pemerintahan Daerah, Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Soni Sumarsono, mengatakan polemik penolakan pelantikan penjabat patut menjadi pelajaran bersama, baik bagi para gubernur maupun Kemendagri. Perlu pemahaman dari daerah bahwa yang diusulkan tidak mutlak harus diterima pemerintah pusat. Terkait polemik pengangkatan penjabat dari unsur...

• Selengkapnya

Jenderal TNI Jadi Pj Bupati, Plt Kepala BKN Sebut Sesuai Regulasi

• 27 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Republika

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, menyampaikan bahwa penetapan perwira tinggi TNI aktif sebagai Pj Bupati dibenarkan secara regulasi. Pasal 20 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur anggota TNI dan Polri boleh menduduki jabatan...

• Selengkapnya

Mahfud MD: Penentuan Pj Gubernur Sudah Lebih Dari yang Diminta Pertimbangkan MK

• 24 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Tribunnews

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan mekanisme pemerintah dalam menentukan penjabat kepala daerah sudah lebih dari saran yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah memutuskan Pj Gubernur melalui tim penilai akhir (TPA). TPA merupakan tim penilaian di tingkat atas. Hasilnya dibawa ke presiden lalu dinilai bersama...

• Selengkapnya

Gubernur Beberapa Provinsi Menunda Pelantikan Penjabat Wali Kota/Bupati

• 23 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Kompas

Kemdagri telah menunjuk 43 penjabat kepala daerah untuk menggantikan wali kota/bupati yang berakhir masa jabatannya pada Minggu (22/5). Namun, tidak semua pemprov bersedia melantik penjabat kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten itu. Pemprov Sulawesi Tenggara memilih menunda pelantikan karena dua dari tiga penjabat...

• Selengkapnya

Keppres Pengangkatan 5 Penjabat Gubernur Rentan Digugat ke PTUN

• 17 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Republika

Program Manajer Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai Keppres No. 50/P Tahun 2022 terkait pengangkatan lima penjabat gubernur rentan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena tidak sesuai perintah MK. Alasan mendasar Keppres tersebut bisa digugat ialah pengangkatan lima penjabat gubernur tidak memenuhi dasar hukum...

• Selengkapnya

Mendagri: Pemerintah Tak Wajib Buat Aturan Turunan Pj. Kepala Daerah

• 13 Mei 2022
• Dian Kartika
• Pengisian Penjabat Kepala Daerah
• Antara

Mendagri Tito Karnavian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya mempertimbangkan. Bahasanya adalah mempertimbangkan dan memberi perhatian untuk membuat PP tentang Penunjukan Pj. yang sesuai dengan semangat demokrasi transparansi. MK telah mengeluarkan tiga...

• Selengkapnya