Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

‘Solusi’ Bantu Nelayan dari Hulu ke Hilir
(Solusi) Nelayan telah diluncurkan Sabtu (17/9) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Program yang diinisiasi Kementerian BUMN dan Kementerian Kemenkop UKM itu memastikan akses solar dengan harga murah, dan membantu bisnis nelayan dari hulu ke hilir. Kabupaten Cilacap menjadi salah satu lokasi yang menjadi proyek...
Nelayan Kecil Menyoal Penangkapan Terukur
Rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dinilai bakal memberatkan nelayan kecil di Jawa Tengah. Mereka yang menggunakan alat tangkap sederhana dipaksa bersaing dengan kapal industri yang lebih canggih. Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menerapkan kebijakan penangkapan terukur dinilai hanya kamuflase untuk...
15.820 Nelayan Terdampak Rob
Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyatakan, total 15.820 nelayan terdampak banjir dan cuaca ekstrem dalam seminggu terakhir. KNTI menyebutkan, lebih dari 3.226 pembudi daya ikan dengan total luas lahan 31.900 hektare terdampak banjir rob. Kerusakan juga dialami para petambak...
Mendengarkan Suara Nelayan di Masa Pandemi
Secara umum, beratnya beban nelayan terlihat dari tiga aspek, yaitu penurunan pendapatan, minimnya akses bantuan, dan kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hampir separuh responden (48 persen) mengungkapkan mengalami penurunan pendapatan. Pendapatan mereka turun karena akses penjualan tertutup dan harga ikan turun. Dampak...
Pemerintah Dinilai Kurang Berpihak kepada Nelayan Kecil
Kebijakan sistem kontrak penangkapan ikan dinilai hanya akan menguntungkan pemodal dan korporasi besar. Nelayan kecil yang bertahun-tahun mencari ikan dengan peralatan seadanya bakal makin terpinggirkan dengan adanya kebijakan tersebut. Tak heran, pemerintah dinilai kurang berpihak pada nelayan kecil dan lebih mementingkan korporasi perikanan besar....
Peluang Koperasi Nelayan Minim
Kebijakan penangkapan ikan terukur melalui sistem kontrak penangkapan berbasis kuota dinilai tidak berpihak pada nelayan kecil dan menengah. Pemerintah mensyaratkan pembentukan koperasi atau konsorsium bagi pelaku usaha yang ingin mengikuti sistem kontrak. Namun, opsi itu dinilai masih sulit diterapkan. Kebijakan penangkapan terukur akan diuji...

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search