KUHP Baru Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

Wamenkumham Sebut Sejumlah Pasal Karet di UU ITE Dicabut Saat KUHP Baru Berlaku

13 September 2023
Andhi Ilham
KUHP Baru, Pasal Karet UU ITE
Kompas

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Eddy OS Hiariej mengatakan, sejumlah pasal-pasal karet dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dicabut jika KUHP baru berlaku pada Januari 2026. Adapun sejumlah pasal tersebut adalah pasal 27 dan pasal...

Selengkapnya

Saat Jokowi Tanyakan Urgensi Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru…

14 Juli 2023
Andhi Ilham
KUHP Baru, Pasa Penghinaan Presiden
Kompas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mempertanyakan urgensi pasal penghinaan presiden yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hal itu diceritakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam acara Kementerian Hukum dan HAM...

Selengkapnya

KUHP Baru Dinilai Sebagai Kompromi Pro Kontra Hukuman Mati

13 April 2023
Andhi Ilham
KUHP Baru, Pro Kontra Hukuman Mati
Republika

Peneliti Senior Imparsial Al Araf, mengatakan KUHP Baru sejatinya merupakan kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. Terkait dengan polemik hukuman mati, Imparsial menyelenggarakan diskusi publik pada tanggal 12 April 2023, dengan tema “KUHP Baru dan Problematika Hukuman Mati di Indonesia”. Diskusi...

Selengkapnya

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkumham: Bukan untuk Lindungi Jokowi

6 April 2023
Andhi Ilham
KUHP Baru, Pasal Penghinaan Presiden
Tempo

Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej mengatakan, pasal tentang penghinaan presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru bukan semata-mata diterapkan untuk melindungi Presiden Jokowi. Ia menyebut pasal itu diterapkan untuk menjaga marwah presiden secara umum. Pria yang...

Selengkapnya

Penerapan KUHP Baru Dinilai Perlu Perubahan Pola Pikir

16 Maret 2023
Andhi Ilham
KUHP Baru
Republika

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej gencar menyebarluaskan pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ke berbagai daerah Indonesia. Sebab ia mengakui perlu perubahan pola pikir masyarakat dalam penerapan KUHP Baru. Prof Eddy mengamati perilaku masyarakat Indonesia...

Selengkapnya

Pakar Hukum: KUHP Baru Bisa Digugat ke MK Setelah Berlaku pada Tahun 2026

2 Maret 2023
Andhi Ilham
Gugatan ke MK setelah 2026, KUHP Baru
Kompas.com

Pakar hukum Universitas Udayana, I Dewa Gede Palguna, menganggap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru bisa diuji materi setelah berlaku pada 2026. “Begini, pasal 51 UU MK, yang mempunyai legal standing adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Wamenkumham Sebut Sejumlah Pasal Karet di UU ITE Dicabut Saat KUHP Baru Berlaku

Saat Jokowi Tanyakan Urgensi Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru…

KUHP Baru Dinilai Sebagai Kompromi Pro Kontra Hukuman Mati

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkumham: Bukan untuk Lindungi Jokowi

Penerapan KUHP Baru Dinilai Perlu Perubahan Pola Pikir

Pakar Hukum: KUHP Baru Bisa Digugat ke MK Setelah Berlaku pada Tahun 2026

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Wamenkumham Sebut Sejumlah Pasal Karet di UU ITE Dicabut Saat KUHP Baru Berlaku

Saat Jokowi Tanyakan Urgensi Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru…

KUHP Baru Dinilai Sebagai Kompromi Pro Kontra Hukuman Mati

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkumham: Bukan untuk Lindungi Jokowi

Penerapan KUHP Baru Dinilai Perlu Perubahan Pola Pikir

Pakar Hukum: KUHP Baru Bisa Digugat ke MK Setelah Berlaku pada Tahun 2026

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA