Newsflow

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami  berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi covid-19 sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan...
Rencana penghapusan tenaga honor oleh Pemerintah Pusat (Pempus), ikut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa keberadaan tenaga honorer begitu dibutuhkan dalam kerja-kerja pelayanan terhadap masyarakat Ibu Kota. Ia berharap kebijakan yang diambil pemerintah pusat nantinya bisa...
Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer di instansi pusat hingga daerah pada tahun 2023 mendatang. Hal ini menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani...
Era digitalisasi dan pandemi covid-19 memberikan tantangan baru bagi sektor ketenagakerjaan. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, negara-negara dunia memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya meningkatkan implementasi dan mengembangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). “Isu terkait K3 ini sangat penting dengan melihat kondisi saat ini. Misalnya...
Indonesia lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Amerika Serikat untuk membahas kerja sama terkait pemagangan yang dilakukan di sela-sela pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (Employment Working Group/EWG) G20 di Yogyakarta.  Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, mengatakan Amerika...
Pemerintah mulai menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah secara bertahap hingga 2023. Penghapusan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP Manajemen PPPK. Diatur pada Pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, bantuan sosial seperti subsidi upah yang akan diberikan kepada kelompok pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta merupakan bantal pengaman jika terjadi kenaikan harga pertalite dan LPG ukuran 3 kilogram. Kendati demikian, ia mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji rencana...
Search