Newsflow

Keputusan pemerintah untuk menggunakan skema perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mendapat sambutan baik dari pengusaha, namun buruh kecewa. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyatakan perhitungan UMP 2023 bakal sama dengan tahun...
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan keberatan terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengatur jam kerja sektor swasta menyusul kemacetan yang terjadi jelang masuk dan pulang kantor. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit mengungkapkan waktu kerja sektor swasta telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tidak...
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menilai penghapusan tenaga honorer pada November 2023 dinilai tidak realistis. Dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang ke-15 di Sumatra Barat, Apeksi meminta pemerintah pusat mengkaji ulang penghapusan honorer karena akan berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda). Pada 31...
Pemerintah pusat akan menghapuskan tenaga honorer per tanggal 28 November 2023 sesuai dengan surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022. Surat itu dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Sekretaris Daerah  Provinsi Jambi Sudirman berharap Pegawai Tidak Tetap (PTT)...
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur terkait vonis bebas Ambika MA Shan, majikan Adelina Lisao  tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTT di Malaysia. Sidang Mahkamah Agung Malaysia (Mahkamah Persekutuan Malaysia), Kamis (23/6) lalu juga menolak permohonan banding jaksa penuntut umum untuk menggugurkan putusan Mahkamah...
Search