Harga BBM Naik, Industri Perhotelan Ambil Opsi Efisiensi Tenaga Kerja

• 5 September 2022
• Rio Jayusman
• Kenaikan Harga BBM, Ketenagakerjaan
• Tempo

Sektor pariwisata terutama hotel dan restoran yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, berpotensi menghadapi tantangan baru akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan kenaikan harga BBM dan pangan, berpotensi...

• Selengkapnya

Wapres Dorong DPR Segera Bahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

• 1 September 2022
• Melli
• Ketenagakerjaan
• kompas.com

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah lama mandek. Hal ini disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi setelah Ma’ruf menerima Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT di Kediaman Resmi...

• Selengkapnya

Menaker Dukung Percepatan Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

• 31 Agustus 2022
• Rio Jayusman
• Ketenagakerjaan, RUU Perlindungan PRT
• Republika

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dia berharap UU PRT bisa menciptakan hubungan kerja kondusif tanpa diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja. Ida menambahkan, saat ini masih banyak masalah yang dialami...

• Selengkapnya

Skema Pensiun PNS Saat Ini Bisa Bebani Negara Rp2.800 T

• 25 Agustus 2022
• Rio Jayusman
• Ketenagakerjaan, Skema Pensiun PNS
• CNN Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin merombak skema dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pay as you go menjadi skema fully funded karena membebani keuangan negara. Wacana ini muncul karena dengan skema saat ini APBN mempunyai tanggungan sebesar Rp2.800 triliun untuk program pensiun PNS,...

• Selengkapnya

Pengusaha Senang UMP 2023 Sesuai PP 36/2021, Tapi Buruh Kecewa

• 25 Agustus 2022
• Rio Jayusman
• Keputusan UMP 2023, Ketenagakerjaan
• CNN Indonesia

Keputusan pemerintah untuk menggunakan skema perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mendapat sambutan baik dari pengusaha, namun buruh kecewa. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyatakan perhitungan UMP 2023 bakal sama dengan tahun...

• Selengkapnya

Apindo Keberatan dengan Rencana Pengaturan Jam Kerja Pegawai Swasta

• 24 Agustus 2022
• Melli
• Ketenagakerjaan
• republika.co.id

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan keberatan terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengatur jam kerja sektor swasta menyusul kemacetan yang terjadi jelang masuk dan pulang kantor. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit mengungkapkan waktu kerja sektor swasta telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tidak...

• Selengkapnya

Pemerintah Fokus PPPK, BKN Sebut tidak Ada Pembukaan CPNS Tahun Ini

• 16 Agustus 2022
• Rio Jayusman
• Ketenagakerjaan
• Republika

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menyebut, tidak akan ada pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2022. Tahun ini, pemerintah hanya fokus mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menyebut, untuk pengangkatan tenaga P3K, belum diketahui jumlah formasi yang dibutuhkan karena masih...

• Selengkapnya

Petugas Bandara Soetta Gagalkan Keberangkatan Ribuan PMI Ilegal

• 15 Agustus 2022
• Melli
• Ketenagakerjaan
• rri.co.id

Sebanyak 1.726 calon penumpang dicegah keberangkatannya keluar negeri oleh petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta (Soetta). Pasalnya, mereka diduga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau tanpa melalui prosedur yang sah alias non prosedural. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad...

• Selengkapnya

Apeksi: Penghapusan Honorer tidak Realistis

• 11 Agustus 2022
• Melli
• Ketenagakerjaan
• republika.id

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menilai penghapusan tenaga honorer pada November 2023 dinilai tidak realistis. Dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang ke-15 di Sumatra Barat, Apeksi meminta pemerintah pusat mengkaji ulang penghapusan honorer karena akan berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda). Pada 31...

• Selengkapnya

Kemlu Akan Pulangkan 200 Lebih WNI Buruh Migran di Malaysia

• 15 Juli 2022
• Melli
• Ketenagakerjaan
• detik.com

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akan memulangkan lebih dari 200 WNI yang berada di sejumlah detensi imigrasi wilayah Sabah, Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya laporan sejumlah pekerja Indonesia meninggal dunia di Malaysia. “Informasi terakhir yang kami terima dari Konsulat RI di Tawau, akan ada...

• Selengkapnya

Said Iqbal: Buruh Akan Demo Besar-besaran soal UMP DKI Batal Naik

• 13 Juli 2022
• Rio Jayusman
• Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi DKI
• Kompas

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku akan melakukan aksi besar-besaran terkait putusan PTUN Jakarta membatalkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta tahun 2022. PTUN membatalkan kenaikan minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari Rp 4.641.854, dikembalikan menjadi Rp. 4.573.8454 sesuai rekomendasi Dewan...

• Selengkapnya

Cegah Pengangguran, Dorong Tenaga Honorer Jadi PPPK

• 29 Juni 2022
• Melli
• Ketenagakerjaan
• RRI.co.id

Pemerintah pusat akan menghapuskan tenaga honorer per tanggal 28 November 2023 sesuai dengan surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022. Surat itu dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Sekretaris Daerah  Provinsi Jambi Sudirman berharap Pegawai Tidak Tetap (PTT)...

• Selengkapnya