Kebijakan Anggaran PSU Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

KPU dan Pemkab Sepakati Anggaran Rp 10,4 Miliar untuk PSU Pilkada Pasaman

12 Maret 2025
Dian Kartika
Kebijakan Anggaran PSU
Kompas

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Taufiq, Selasa (11/3/2025), mengatakan, pihaknya baru saja menandatangani kesepakatan dengan Pemkab Pasaman terkait jumlah anggaran yang disediakan pemkab untuk pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman. Anggaran yang disepakati sekitar Rp 10,4 miliar, sudah termasuk sisa anggaran sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)...

Selengkapnya

Anggaran Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Dioptimalkan Pakai APBD

11 Maret 2025
Dian Kartika
Kebijakan Anggaran PSU
Kompas

Berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah, didapatkan kebutuhan anggaran KPU sebesar Rp 429,7 miliar, Bawaslu sekitar Rp 158,9 miliar, TNI sebesar Rp 38,5 miliar, dan Polri sebesar Rp 91,9 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran adalah Rp...

Selengkapnya

Pembengkakan Anggaran PSU Pilgub Papua Disorot, KPU Papua Lakukan Rasionalisasi

6 Maret 2025
Dian Kartika
Kebijakan Anggaran PSU
Kompas

Ketua KPU Papua Steve Dumbon menjelaskan pengajuan anggaran yang lebih besar itu karena dana penyelenggaraan PSU hanya terpusat di KPU tingkat provinsi. Hal ini berbeda saat Pilkada 2024 yang ikut ditopang oleh KPU di tingkat kabupaten/kota. Steve menyatakan, KPU Papua masih memiliki sisa anggaran...

Selengkapnya

PSU Pilkada, Kemendagri Cek Kemampuan Anggaran 24 Pemda

5 Maret 2025
Dian Kartika
Kebijakan Anggaran PSU
Kompas

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025), mengatakan, pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akan tetapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan. Kemendagri masih berkoordinasi dengan pemda...

Selengkapnya

Komisi II Setuju Anggaran PSU Ditekan, tapi Tak Boleh Kurangi Kualitas

5 Maret 2025
Dian Kartika
Kebijakan Anggaran PSU
Kompas

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendukung agar anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 ditekan. Rifqi, sapaan akrabnya, sependapat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bahwa anggaran PSU harus efisien dan tidak boros. Namun, ia menegaskan bahwa anggaran...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

KPU dan Pemkab Sepakati Anggaran Rp 10,4 Miliar untuk PSU Pilkada Pasaman

Anggaran Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Dioptimalkan Pakai APBD

Pembengkakan Anggaran PSU Pilgub Papua Disorot, KPU Papua Lakukan Rasionalisasi

PSU Pilkada, Kemendagri Cek Kemampuan Anggaran 24 Pemda

Komisi II Setuju Anggaran PSU Ditekan, tapi Tak Boleh Kurangi Kualitas

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

KPU dan Pemkab Sepakati Anggaran Rp 10,4 Miliar untuk PSU Pilkada Pasaman

Anggaran Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Dioptimalkan Pakai APBD

Pembengkakan Anggaran PSU Pilgub Papua Disorot, KPU Papua Lakukan Rasionalisasi

PSU Pilkada, Kemendagri Cek Kemampuan Anggaran 24 Pemda

Komisi II Setuju Anggaran PSU Ditekan, tapi Tak Boleh Kurangi Kualitas

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA