Newsflow

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Wahyudi Kumorotomo, menjelaskan rencana Prabowo menambah jumlah kementerian akan mengakibatkan dampak buruk bagi efektivitas tata kelola pemerintahan (26/9/2024). Padahal, salah satu tugas pemerintah adalah mengawal reformasi birokrasi berjalan pada rel yang tepat. Penambahan kementerian juga akan berimplikasi...
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Eko Prasojo, mengatakan secara konstitusional, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem presidensial (15/7/2024). Artinya, presiden berwenang mengangkat menteri tanpa intervensi dari parlemen atau dari mana pun. Namun, bukan berarti menutup kemungkinan digelarnya serangkaian tes untuk memilih para calon...
PDI-P memiliki pandangan yang berbeda soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, desain aturan berfungsi untuk mencapai tujuan nasional bukan demi mengonsolidasikan kepentingan politik. Menurut Hasto, tantangan seperti pelemahan rupiah, masalah tenaga kerja, deindustrialisasi, kualitas kesehatan, hingga geopolitik membutuhkan desain pemerintahan...
Setelah menyebut bahwa kabinet bakal banyak diisi kalangan profesional, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka melontarkan wacana perihal kementerian yang khusus menangani program makan siang gratis. Menurut Gibran, wacana soal kementerian tersebut sempat dibahas. Tetapi, dia belum bisa memastikan realisasinya nanti di kabinet. Gibran...
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan diberikan ke parpol. Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan). Ketiganya secara bersama-sama...
Search