Dampak Kenaikan PPN 12% Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

PPN 12 Persen, Ekonom: Perlu Disiapkan Bansos, Perlinsos, dan Subsidi untuk Kelas Menengah

21 November 2024
Rio Jayusman
Dampak Kenaikan PPN 12%
Republika

Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, diprediksi memicu kenaikan harga barang, ditengah masih rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini pun diperkirakan akan berdampak pada target pertumbuham ekonomi yang saat ini didominasi konsumsi masyarakat. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menerangkan, dampak dari...

Selengkapnya

Imbas PPN 12 Persen, Ada Potensi Kenaikan Ongkos Proyek Infrastruktur

19 November 2024
Rio Jayusman
Dampak Kenaikan PPN 12%
Kompas

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kebijakan tersebut tentu akan memengaruhi proyek...

Selengkapnya

PPN Naik Jadi 12 Persen, Masyarakat Perlu Insentif untuk Jaga Daya Beli

13 Agustus 2024
Endah Wahyuni
Dampak Kenaikan PPN 12%
Berita Online

Pemerintah perlu menyiapkan insentif bagi masyarakat jika kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen terealisasi pada 2025. Pasalnya, kenaikan tarif PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat yang saat ini sedang turun. Dan pada akhirnya berimplikasi terhadap perlambatan laju konsumsi rumah tangga nasional....

Selengkapnya

Daya Beli Terancam, Pengusaha Mal Usul Kebijakan PPN 12% Ditunda

31 Juli 2024
Agung Darmawan
Dampak Kenaikan PPN 12%
Bisnis Indonesia

Pengusaha mal buka-bukaan dampak dari wacana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa wacana menaikkan PPN menjadi 12% bakal memperburuk daya beli masyarakat menengah bawah. Musababnya, kenaikan PPN dari 11% menjadi...

Selengkapnya

Jika Tarif Naik, PPN Indonesia akan Jadi yang Tertinggi di Asia Tenggara

21 Maret 2024
Rio Jayusman
Dampak Kenaikan PPN 12%
Republika

Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, jika pajak pertambahan nilai (PPN) resmi naik menjadi 12 persen, maka Indonesia akan menyamai Filipina sebagai negara dengan PPN tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, negara Asia Tenggara yang mempunyai PPN tertinggi yakni Filipina...

Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

21 Maret 2024
Endah Wahyuni
Dampak Kenaikan PPN 12%
Berita Online

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen. Menurut Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment, Indef, Ahmad Heri Firdaus, kebijakan itu berpotensi menurunkan daya saing Indonesia, terlihat dari ekspor yang menurun....

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

PPN 12 Persen, Ekonom: Perlu Disiapkan Bansos, Perlinsos, dan Subsidi untuk Kelas Menengah

Imbas PPN 12 Persen, Ada Potensi Kenaikan Ongkos Proyek Infrastruktur

PPN Naik Jadi 12 Persen, Masyarakat Perlu Insentif untuk Jaga Daya Beli

Daya Beli Terancam, Pengusaha Mal Usul Kebijakan PPN 12% Ditunda

Jika Tarif Naik, PPN Indonesia akan Jadi yang Tertinggi di Asia Tenggara

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

PPN 12 Persen, Ekonom: Perlu Disiapkan Bansos, Perlinsos, dan Subsidi untuk Kelas Menengah

Imbas PPN 12 Persen, Ada Potensi Kenaikan Ongkos Proyek Infrastruktur

PPN Naik Jadi 12 Persen, Masyarakat Perlu Insentif untuk Jaga Daya Beli

Daya Beli Terancam, Pengusaha Mal Usul Kebijakan PPN 12% Ditunda

Jika Tarif Naik, PPN Indonesia akan Jadi yang Tertinggi di Asia Tenggara

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA