Oleh: Prijono Tjiptoherijanto(*) [dropcap]P[/dropcap]residen RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah melontarkan kekesalan atas lambatnya birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas sesuai arahan dan perintah baik yang berasal dari Presiden sendiri maupun dari para Menteri yang menjadi atasan para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. Kegusaran Presiden ini segera ditangkap oleh
[dropcap]P[/dropcap]ada Tahun 2016 ini gejala pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat dan dampak keluarnya Ingrris dari Uni Eropa menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi penurunan perekonomian global. Sebagai akibatnya perekonomian Indonesia akan terpengaruh. Mampukah Indonesia menghadapi tantangan global ini? Sebagai salah satu pakar ekonomi dan
[dropcap]S[/dropcap]empat alot dalam pembahasan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengesahkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi Undang-Undang (UU) pada Sidang Paripurna Ke-32 masa jabatan 2014-2019 tanggal 28 Juni 2016. Pengampunan pajak itu sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan
[dropcap]P[/dropcap]ada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016, Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menyelenggarakan pertemuan dengan Tim Teknis/Pelaksana Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Pertemuan dipimpin oleh Bapak Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Provinsi Bali selaku Ketua TPID Provinsi Bali. Pertemuan ini
[dropcap]K[/dropcap]etahanan pangan Indonesia terus diuji oleh berbagai tantangan terkait perubahan iklim, degradasi ekosistem hingga carut-marut kelembagaan. Dampaknya, ketersediaan pangan mengalami pasang surut dan akibatnya masih banyak daerah yang masuk dalam kategori rawan pangan sehingga angka gizi buruk hampir dapat ditemukan di setiap wilayah. Menghadapi situasi ini, langkah yang perlu diambil
Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bapak Sidarto Danusubroto, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki perhatian yang besar terhadap permasalahan hak asasi manusia (HAM). “Presiden memiliki janji Nawacita butir pertama sebagai bentuk perlindungan kepada seluruh warga negara, Presiden juga senantiasa memeringati hari HAM.” Hal
[dropcap]P[/dropcap]esantren adalah lembaga da’wah dan lembaga sosial kemasyarakatan, yang memberikan warna dan corak khas dalam wajah masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Lembaga ini tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak hanya secara kultural lembaga ini bisa diterima, tetapi bahkan telah ikut serta membentuk dan
[dropcap]R[/dropcap]abu, 29 Juni 2016, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., secara resmi melantik 79 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Sebanyak 28 orang dilantik menjadi Pejabat Administrator (Eselon III) dan 51 orang menjadi Pejabat Pengawas (Eselon IV). Pelantikan ini merupakan salah satu proses transformasi
