Newsflow
Gelombang panas ekstrem kembali melanda Eropa pada musim panas tahun ini dan menyebabkan berbagai dampak serius, mulai dari meningkatnya kasus penyakit, kematian berlebih (excess deaths), hingga gangguan infrastruktur. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan sekitar 1.300 kematian berlebih di Eropa sejak 21 Juni 2026. Direktur...
- Ria Andayani
- Latsarmil Calon Pengelola Kopdes
- Antara
Kementerian Pertahanan (Kemhan) memutuskan untuk memperpendek waktu pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), menjadi dua pekan saja. Semula, latihan dasar militer (latsarmil) yang diarahkan untuk komponen cadangan (komcad) itu berdurasi lebih lama....
- Ria Andayani
- Sidang Kasus Chromebook
- Tempo
Kuasa hukum Nadiem Makarim mengajukan banding atas putusan 10 tahun penjara terhadap kliennya dalam perkara pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2022. Tim kuasa hukum mengajukan permohonan tersebut secara elektronik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kami meyakini bahwa...
- agita rindu
- Teknologi Hutan Tanam China
- Berita Online Kompas.com
Sejak 1978, China telah menanam sekitar 66 miliar pohon melalui proyek “Tembok Hijau Besar” untuk menahan perluasan Gurun Gobi dan Gurun Taklamakan. Studi terbaru menunjukkan bahwa hutan tanam di China mengalami pertumbuhan area daun 66 persen lebih cepat dibandingkan dengan hutan alami. Meskipun sebagian...
- Saddra Fitrilia
- Usulan Penghapusan Pajak JHT
- kompas.com
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan kalangan buruh agar pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus sepenuhnya. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan pemungutan pajak pada pencairan klaim JHT sudah berlaku sejak 2009. Adapun ketentuan yang...
Mahkamah Konstitusi menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana putusan perkara nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 29 Juni 2026. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun...