Newsflow
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada pekan ini, yakni dalam rentang waktu 16–19 Desember 2025. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan surat pemanggilan terhadap Yaqut Cholil telah dikirimkan sejak pekan lalu....
- Melli
- Dampak Banjir Sumut
- republika
Pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta kehutanan di Sumatera Utara menyusul dugaan keterkaitan aktivitas usaha dengan bencana banjir dan longsor pada akhir November lalu. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memanggil delapan korporasi besar untuk dimintai keterangan, sementara Kementerian Kehutanan memperkuat...
- Dian Kartika
- Gubernur Aceh Surati Lembaga PBB
- Tribunnews
Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni, United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) merespons surat resmi Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, terkait permohonan dukungan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Saat ini, dukungan yang akan...
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis telah berdiri di 38 provinsi, dan melayani sekitar 50,39 juta pelajar. Dadan juga melaporkan kepada Presiden Prabowo...
- Dian Kartika
- Perpol Nomor 10 Tahun 2025
- Kompas
Menpan dan RB Rini Widyantini berpandangan bahwa penerbitan perpol merupakan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta bagian dari pelaksanaan dan penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk putusan MK. Namun, implementasi dari Perpol No 10/2025 ini tetap memerlukan pembahasan lanjutan lintas...
- Melli
- Bencana Sumatera
- sindonews
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembelajaran penting dari bencana yang terjadi di Sumatera adalah perlunya negara bersikap tegas dalam mengelola sumber daya dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir pihak, termasuk korporasi. Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Menurut Prabowo,...