Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Beranda Newsflows

Newsflow

Pengamat: Kopdes Merah Putih Bukan Koperasi, Itu Warung Politik
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih kembali menjadi sasaran kritik. Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Syukur Mandar menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak memenuhi prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam pandangannya, KDMP justru lebih tepat disebut sebagai...
Indonesia dan Thailand Perkuat Kerja Sama Lawan Penipuan Daring, Perdagangan Manusia, dan Narkoba
Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk menghadapi ancaman kejahatan transnasional seperti penipuan daring (online scam), perdagangan manusia, dan peredaran narkotika. Anutin mengatakan kedua negara melihat perlunya hubungan militer yang...
Juniver Girsang Harap RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Habisi Lawan Politik
Pengacara Juniver Girsang memberi masukan perihal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia mengingatkan kepada Komisi III DPR jangan sampai RUU tersebut jadi alat menghabisi lawan politik. Juniver mengatakan penyitaan tersebut termasuk sadis. Lantaran, kata dia, penegak hukum memblokir ribuan kali aset milik kliennya. Atas pengalaman...
Dihantui Defisit Rp 2 T per Bulan, BPJS Masih Tunggu Suntikan Dana
BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa biaya pelayanan kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan, sementara iuran yang terkumpul hanya sekitar Rp14 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar...
Kenaikan Remunerasi Kepala Daerah Tak Selesaikan Korupsi, Akar Masalah di Biaya Politik
Di tengah wacana kenaikan remunerasi kepala daerah, pemberantasan korupsi dinilai perlu diarahkan pada pembenahan akar persoalan, yakni tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dipandang penting untuk menekan praktik politik uang yang kerap membebani...
Search