Ekonom senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengungkapkan setidaknya ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menyebutkan, total ada 15 menteri yang berpotensi mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan
Sejumlah pemerintah daerah mulai mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini kemudian memicu polemik karena terjadi kenaikan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan. Penerapan UU HKPD mendapatkan respons beragam. Bagi Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), aturan ini justru dinilai positif.
Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan para kandidat calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki komitmen dan memahami tujuan akhir pembangunan berkelanjutan. “Kita juga perlu melihat bagaimana kesadaran para kandidat ini bahwa tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya sekadar
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Panjaitan ditunjuk menjadi ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO), sementara ketua harian dijabat Menteri ESDM. Hal tersebut seiring terbitnya Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 Tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Adapun anggota dari tim ini terdiri dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait,
Kementerian ESDM akan menghidupkan lagi program konversi kompor listrik induksi setelah sempat batal beberapa waktu lalu. Rencana itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto, Rabu (17/1). Namun, program kompor induksi kali ini akan menyasar kalangan rumah tangga menengah atas atau orang kaya. Alasannya, dari hasil evaluasi; biaya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas cakupan layanan dengan kendaraan listrik guna meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek. Arahan tersebut disampaikan Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Jakarta, Rabu (17/1/2024). Dalam rakor
Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan izin impor bawang putih yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melalui Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) pada 2023 mencapai 2 kali lipat dari jumlah yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 ditetapkan 560 ribu ton jumlah bawang putih yang diimpor namun RIPH-nya memcapai 1,2 juta, hampir dua kali lipatnya.
Pemerintah mempertimbangkan opsi menyetop alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar porsi dana pendidikan sebesar 20 persen per tahun bisa fokus membenahi riset dan pengembangan. Pernyataan itu dikemukakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjawab rasio penduduk berpendidikan tinggi
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut adanya potensi ancaman bonus demografi semu yang akan terjadi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut adalah lewat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat lokal di sekitar IKN. “Be careful, begitu IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3 masih terbilang sedikit Menurut Jokowi, jika dirasiokan jumlah penduduk usia produktif Indonesia yang kuliah S2 dan S3 hanya sebesar 0,45 persen. Angka tersebut, kata Jokowi, masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sejumlah bangunan di IKN terbangun dan fungsional pada Juni 2024. Bangunan itu dibangun dengan dana APBN. Bangunan antara lain; Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan alokasi subsidi energi pada 2024 sebesar Rp 186,9 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM dan elpiji Rp 113,3 triliun serta listrik Rp 73,6 triliun. Pemerintah mempertimbangkan untuk tetap mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara pada 2023, realisasi subsidi energi 2023 sebesar Rp 159,6
