Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk tidak terburu-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meskipun perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Kemnaker mengimbau agar Sritex menunggu keputusan inkrah dari Mahkamah Agung sebelum mengambil langkah PHK. Selain itu, Kemnaker juga menegaskan pentingnya perusahaan tetap
Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Presiden RI Bidang Energi, mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam rencana pensiun dini atau penutupan PLTU batu bara di Indonesia. Meski pemerintah berupaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dengan mengurangi emisi karbon dari PLTU, Purnomo menekankan pentingnya melakukan proses ini secara cermat, terutama terhadap PLTU milik
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengusulkan pelibatan masyarakat miskin sebagai penyedia makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu-ibu. Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh hanya melibatkan perusahaan besar, melainkan juga harus memberikan kesempatan kepada mereka yang baru jatuh miskin untuk menjadi pemasok beras, sayuran, dan telur. Budiman
Kejaksaan Agung akan menyerahkan lahan-lahan sitaan negara kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Hal ini disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, di Jakarta pada Selasa (22/10/2024). Burhanuddin menjelaskan bahwa lahan sitaan yang dikelola
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak sepenuhnya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan saat menjelang Upacara Serah Terima Jabatan di bekas Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Senin malam (21/10/2024). Fahri
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan akan mengevaluasi kebijakan impor sampah untuk bahan baku daur ulang. Hanif, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih, menegaskan bahwa pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) di tingkat regional juga akan menjadi prioritas. Dia menyebutkan pentingnya langkah strategis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan pergerakannya akan positif pada perdagangan Selasa (22/10). Pada Senin (21/10) IHSG ditutup menguat 12,54 poin atau 0,16 persen ke posisi 7.772,60. Sentimen pasar domestik saat ini dipengaruhi secara positif oleh transisi kepemimpinan yang kondusif dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada 20
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN). Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait akan meninjau lokasi tanah yang akan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman oleh pemerintah. Ia akan didampingi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam pengecekan tanah tersebut. “Besok saya bersama Jaksa Agung akan melihat tanah sitaan, kami bergerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan tanah
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kini berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa perubahan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Fokus kementerian ini akan mencakup keamanan siber, di
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menanggapi fenomena penurunan kelas menengah di Indonesia. Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai 0% pada tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014, persentase penduduk
Sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar pun menanti pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya adalah soal status hukum Kota Jakarta. Pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyampaikan, PR besar yang harus segera diselesaikan Prabowo adalah memastikan status hukum kota Jakarta menjadi jelas usai terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024
